Rencananya ada "masjid apung" yang menjorok ke laut meniru Pantai Losari di Makassar dan seperti di MekkahProbolinggo (ANTARA) - Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, berencana membangun wisata baru di kawasan pesisir Mayangan melalui anggaran APBN yang akan digarap selama tiga tahun pada 2019-2021, yang di dalamnya akan dilengkapi dengan masjid apung.
"Rencananya ada masjid apung yang menjorok ke laut meniru Pantai Losari di Makassar dan seperti di Mekkah. Juga ada tempat kios kuliner untuk meningkatkan ekonomi warga dan fasilitas umum lainnya," kata Wali Kota Probilinggo, Habib Hadi Zainal Abidin di Kota Probolinggo, Jumat.
Sejumlah area di kawasan Mayangan akan disulap menjadi tempat wisata yang apik di antaranya masjid apung, air mancur, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan futsal, kios kuliner, taman tematik hingga tempat pembuangan sampah sementara dengan dana sebesar Rp30 miliar yang disiapkan untuk mega proyek penanganan kawasan kumuh tersebut.
Visi penanganan dan pengembangan kawasan di Kecamatan Mayangan antara lain penanganan permukiman kumuh nelayan, pengembangan RTH dan fasilitas umum (fasum), pengembangan RTH dan pengembangan kawasan wisata mangrove.
"Saya berharap rencana pembangunan bisa berjalan dengan baik dan mewaspadai adanya informasi dari pihak luar yang tidak benar, sehingga diperlukan pemahaman masyarakat karena rencana itu memerlukan perluasan area," katanya.
Menurutnya ada relokasi untuk sejumlah permukiman warga di Sukabumi dan Mayangan yang berdampak, seperti di beberapa rumah di pinggiran Jalan Ikan Tongol dan Ikan Belanak yang akan kena perluasan dari bibir jalan hingga sepanjang 25 meter ke dalam.
"Program pembangunan wisata akan digarap selama tiga tahun, mulai tahun 2019 hingga 2021 dan pembayaran ganti rugi akan diserahkan pada akhir 2019 dengan dana dari APBN," katanya.
Habib mengatakan program pembangunan itu demi Kecamatan Mayangan lebih baik lagi dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman Kota Probolinggo Agus Hartadi menjelaskan sosialisasi peningkatan kawasan kumuh sudah dilakukan sejak 20 September 2018.
"Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjanjikan dana Rp30 miliar dan kami akan menjalankan sesuai aturan yang ada," katanya.
Ia menjelaskan ada penaksir bank yang akan menilai dan menghitung barang atau daerah yang berdampak, sehingga proses ganti ruginya nantinya akan disalurkan lewat rekening dan tansfer dana dari pemerintah pusat ke masyarakat melewati rekening, jadi lebih terbuka.
Baca juga: Pemkab Probolinggo buka titik wisata baru Bromo
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
