"Kami berharap panitia pengawas pemilu di TPS ini benar-benar profesional mengawasi pemilu, mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukan di TPS," kata Ronal Michael Manoa, komisioner Bawaslu Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.
Panwaslu di TPS ini juga harus mensimulasi contoh-contoh kasus, misalnya terjadi contoh kasus seperti ini maka harus bersikap seperti apa.
Agar supaya mereka memiliki kemampuan dan ketegasan untuk melakukan tindakan. Sebab kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada panwaslu di TPS ini cukup tinggi sehingga mereka juga harus maksimal dalam mempersiapkan diri.
"Kami juga minta mereka juga harus mempersiapkan fisik, dalam hal ini dengan kompleksitas proses pemilihan dengan jumlah kertas surat suara, banyaknya fom yang harus diisi. Mereka juga harus kuat secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses pengawasan di TPS sampai selesai," katanya.
Lanjut dia, yang terpenting lagi adalah Kota Jayapura ini menjadi barometer dari proses demokrasi di tanah Papua.
"Kami tidak ingin Kota Jayapura ini diciderai dengan hal-hal yang tidak dinginkan bersama seperti many politik, intimidasi, ketidaknetralan ditingkat bawah, baik itu pengawas TPS, pengawas lapangan, KPPS atau PPD," ujarnya.
Menurut dia, pihaknya juga sedang melakukan investigasi ada indikasi beberapa oknum pengawas TPS maupun TPD yang melakukan lobi dengan para caleg, kemudian seperti semacam ancaman kalau tidak bekerja sama maka mereka itu akan memberikan sejumlah uang kemudian dijegal.
"Ini tidak boleh terjadi, dan kami harap seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Jayapura ditingkat bawa tidak boleh ada indikasi-indikasi seperti itu, kalau ada dan ada alat bukti, maka kita harus segera proses hal itu karena itu termasuk proses pelanggaran pidana," katanya.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir menyebutkan, panitia pengawas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Jayapura sebanyak 1.262 orang.
Pewarta: Musa Abubar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
