Rencana pengembangan Sejong sebagai pusat baru Korea Selatan muncul setelah mantan presiden Roh Moo-hyun gagal memindahkan ibukota dari Seoul ke Chungcheong, Yeongi-Gongju atau Gongju-Nonsan pada 2004.
Rencana itu muncul setahun setelah Roh Moo-hyun berusaha memindahkan ibukota Korea Selatan dari kota metropolitan Seoul ke sebuah kota administratif multifungsi di jantung negara itu dengan tujuan mengurangi pengaruh dan dominasi Seoul terhadap pemerintahan dan ekonomi nasional sekaligus mempromosikan pembangunan regional wilayah lain di Korea Selatan.
Pada Oktober 2004, Makamah Konstitusi memutuskan Seoul tetap sebagai ibu kota. Keputusan itu sebagai tanggapan atas keluhan partai oposisi. Dengan demikian, Pemerintahan Roh harus memodifikasi proyek itu untuk merelokasi sebagian besar kementerian dan instansi pemerintah ke Sejong, yang akan menjadi kota administratif khusus dari pada ibu kota baru. Parlemen Korea Selatan menyetujui revisi rencana tersebut pada Maret 2005.
Ketika partai konservatif kembali berkuasa pada 2008, Presiden Lee Myung-bak menolak gagasan memindahkan instansi pemerintah karena dapat mencederai daya saing global Seoul dan mengakibatkan terjadinya inefisensi.
Oleh karena itu, rencana itu bisa dilakukan sebatas membuat Sejong sebagai pusat industri, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Namun rencana itu mendapat perlawanan dari banyak pihak termasuk sekutu Roh dan beberapa anggota partai berkuasa Grand National Party seperti lawan dan pengganti Park Geun-hye.
Kekalahan dalam pemilu lokal pada pertengahan 2010 memaksa Lee menyerahkan proposal tersebut ke Majelis Nasional yang akhirnya menolaknya.
Pemerintah Korea Selatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kota kompleks administratif Sejong pada 2007 setelah Majelis Nasional mengesahkan undang-undang khusus tentang proyek tersebut setahun sebelumnya.
Pada Juli 2012 Sejong terbentuk dengan menggabungkan Distrik Yeongi, tiga kotapraja di Distrik Gongju dan satu kota praja di Distrik Cheongwon .
Hingga 2014, sebanyak 36 kantor pemerintah pusat termasuk sembilan kementerian dan 16 instansi negara telah berpindah ke kota tersebut. Namun Majelis Nasional dan banyak badan penting pemerintah masih tetap di Seoul.
Kantor Perdana Menteri Korea Selatan merupakan kantor pemerintah pertama yang berpindah dari Seoul ke Sejong pada September 2017.
Walikota Sejong, Dr Lee Choon-hee dalam jumpa pers dengan peserta Konferensi Wartawan Dunia di Korea Selatan baru baru ini mengatakan sebanyak 18 dari 22 kementerian telah berpindah dari Kota Metropolitan Seoul ke Sejong.
Ke 18 kementerian itu meliputi Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Desa, Kementerian Lingkungan, Kementerian Agraria, Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merencanakan berpindah ke Sejong tahun ini.
Lee Choon-hee mengatakan pihaknya telah mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Dengan demikian, semua aspek kehidupan akan diintegrasikan dengan teknologi tinggi.
Komite Kepresidenan tentang Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) telah memilih Kota Sejong untuk mendemonstrasikan kota cerdas secara nasional pada 29 Januari 2018.
Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan teknologi umum terkemuka di masa mendatang seperti data besar, intelejen buatan, IoT (Internet of Things) dan ‘blockchain” (sistem pencatatan atau database yang tersebar luas di jaringan) berdasarkan Jaringan Generasi Mendatang 5G di Zona Tinggal Kota Baru 5-1 dan menerapkan pertanian cerdas, pemantauan bahan partikulat dan sistem intelijen buatan (AI) terhadap bencana untuk membangun Sejong sebagai kota cerdas terkemuka di dunia.
Sebagai pusat informasi kota terpadu, Sejong juga mengembangkan teknologi mutakhir (cutting edge ICT technology). Pusat informasi kota terpadu tersebut menyediakan pelayanan U (ubiquitous) di berbagai bidang seperti informasi lalu lintas seketika, pertolongan darurat dengan menggunakan gambar CCTV, nomor telepon darurat dan razia terhadap pemilik mobil yang terlambat membayar denda.
Menurut Korea Bizwire, Komite Kepresidenan tentang Industri 4.0 dan Kementerian Agraria, Transportasi dan Kemaritiman telah mengungkapkan cetak biru bagi rencana ujicoba kota cerdas yang membentang 2.74 juta meter persegi itu.
Untuk mewujudkan kota cerdas dengan warganya hidup bahagia, kini pemerintah lokal telah mempersiapkan beberapa langkah.
Kementerian Agraria, Transportasi dan Maritim telah mengidentifikasi tujuh bidang pelayanan inovatif termasuk pelayanan mobilitas warga, kesehatan, pendiidikan, lingkungan, pemerintahan, kebudayaan dan tenaga kerja.
Untuk mengurangi mobilitas warga di Sejong yang kini berpenduduk sekitar 500 ribu, Lee Choon-hee mengatakan pihaknya mengusahakan agar tempat tinggal warga kota tidak jauh dari tempat kerja.
Disamping itu, kendaraan pribadi akan tetap diparkir di luar kawasan yang telah ditetapkan, sementara itu mobil otomatis, kendaraan publik dan sepeda di distrik percontohan akan disediakan sebagai jenis baru system transportasi.
Dengan sistem parkir cerdas, pengemudi bisa menemukan tempat parkir dengan mudah. Sementara itu, sistem angkutan bus cepat terpadu (BRT) akan melintas kota tersebut dengan menghubungkan Sejong dengan daerah sekitar seperti Osong dan Daejeon.
Di bidang pelayanan kesehatan, rumah cerdas dan drone akan membantu menggabungkan teknologi baru ke tempat tinggal di kota itu. Berdasarkan intelijen buatan, rumah cerdas akan membantu warga dalam memeriksa status kesehatan mereka.
Melalui sistem ini, warga juga bisa mengatur suhu panas, tingkat kelembaban dan ventalisasi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan individual and kesehatan pemilik rumah.
Di bidang pendidikan, warga bisa menikmati kursus secara online dan offline sesuai dengan teknologi pendidikan.
Selain itu, pemerintah kota Sejong juga membangun sebuah kota yang ramah anak dan perempuan dengan pembinaan kesejahteraan yang menekankan pendidikan dan perawatan anak.
Sebagai kota ramah anak, Sejong mencerminkan opini anak (usia 17 atau kurang) dalam proses pengambilan keputusan pemerintah setempat seperti kebijaksanaan, undang-undang, program dan alokasi anggaran guna menjamin hak mereka sepenuhnya.
Baca juga: Pengusaha Korea Selatan jajaki bisnis topi bambu Tangerang
Baca juga: Kota Busan Korea peringati kerja sama "sister city" di Surabaya
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
