Hal itu disampaikan Wiranto usai menjadi pembicara utama pada seminar nasional yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2019 di Banjarmasin Selasa.
Menurut Wiranto, ancaman tersebut telah masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga perlu upaya serius dalam mengatasinya dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
"Termasuk keterlibatan KPI sebagai komisi penyiaran yang mengatur tentang berbagai ketentuan penyiaran, yang perannya sangat strategis dalam menangkal berita bohong atau hoaks," katanya.
Pernyataan Wiranto tersebut menanggapi pernyataan calon presiden 02 Prabowo Subianto dalam debat capres yang menyatakan bahwa pertahanan Indonesia saat ini lemah.
Wiranto menegaskan, pertahanan Indonesia tidak lemah, terutama menyangkut kedaulatan bangsa.
"Saat ini, acanaman dan masalah pertahanan negara, jangan dilihat dari invasi militer, karena ancaman tersebut telah berubah. Mungkin dulu invasi menjadi ancaman nyata berbagai negara di dunia, tetapi kini paradigmanya telah berubah," katanya.
Hal itu terjadi, tambah dia, karena invasi biaya mahal, bahkan negara adidaya sekalipun seperti Amerika, menghindari invasi, karena bisa menggerogoti APBN dan akan dikecam oleh dunia.
Invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa.
Sehingga, tambah dia, persiapan pertahanan negara, tidak bisa hanya diukur dalam kesiapan angkatan bersenjata dan besarnya APBN untuk membiayai angkatan besenjata.
"Ancaman yang dihadapi negara saat ini cukup multidimensional, yang masuk dalam dimensi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga bila pertahanan hanya diukur dengan kekuatan bersenjata, saya kira tidak tepat," katanya.
Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-86 tahun 2019 di Kalsel menjadi sejarah bagi penyiaran di Indonesia.
Dalam peringatan dengan tema "Dari Kalimantan Selatan, Indonesia Menyiarkan Baik" itu juga ditandai dengan penandatangan prasasti penyiaran yang akan ditempatkan di Tugu 0 Kilometer di Banjarmasin.
Wiranto dan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H Abdul Haris menandatangani prasasti penyiaran tersebut, Selasa (2/4) di Hotel G'Sign.
Wiranto juga mengatakan pentingnya peran KPI dalam menjaga persatuan, dengan menyajikan penyiaran yang sehat dan berkualitas.
"Merawat persatuan kewajiban mutlak dari seluruh warga Indonesia, organisasi kemasyarakatan, termasuk dari Komisi Penyiaran Indonesia," katanya.
Melalui persatuan, maka bangsa Indonesia akan bisa membangun bangsa dan memajukannya dengan lebih mudah dan cepat.
Dicontohkan Wiranto, Vietnam yang dulu berperang antarbangsa sendiri, kemudian bisa didamaikan dan hasilnya pembangunan maju pesat.
Karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, harus terus digalakkan dan dilakukan oleh seluruh pihak terkait, termasuk media dan KPI.
Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
