Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, yang dikonfirmasi di Manokwari, Kamis, membenarkan hal tersebut. Dua alat deteksi tersebut dibeli Pemprov Papua Barat dan sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat.
"Sudah dihibahkan ke kabupaten/kota sehingga kewenangan pengelolaannya berada di daerah. Pemprov sudah beli dan pasang, selanjutnya kabupaten kota tolong jaga dan rawat," kata Derek.
Menurutnya, penghibahan alat tersebut sudah dilaksanakan cukup lama. Sesuai aturan, urusan penganggaran dalam merawat dan mengelola peralatan tersebut semestinya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota.
Ia mengemukakan, alat ini dipasang saat Sail Raja Ampat hendak digelar pada tahun 2014 lalu. Sejak saat itu pula, Pemprov menghibahkannya kepada Pemda setempat.
"Alat ini kita sangat butuh, entah kapan bencana terjadi. Alat harus selalu dalam kondisi baik dan berfungsi. Maka harus dirawat," katanya lagi.
Selain Sorong dan Raja Ampat, alat serupa juga dipasang di beberapa daerah lain seperti Manokwari dan Fakfak. Di dua daerah ini, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perawatan sehingga terawat dan masih berfungsi.
"Setiap tanggal 26, BPBD setempat selalu membunyikan alarm peringatan dini sebagai bentuk kewaspadaan, dan dengan demikian kita tahu kondisinya," ujarnya lagi.
Derek berharap, Pemkot Sorong dan Pemkab Raja Ampat menyiapkan anggaran rutin untuk merawat alat tersebut. Pengecekan harus dilakukan secara berkala agar bisa segera dilakukan perbaikan jika terjadi kerusakan.
Papua Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi gempa dan tsunami. Wilayah ini merupakan titik pertemuan antara sesar Asia, Indo-Australia dan Indo-Pasifik.
"Kita harus sadar bahwa kita punya potensi bencana. Ini ancaman nyata, dan kita pun punya pengalaman tahun 1996. Kita menerima dampak tsunami dari gempa yang terjadi di Biak kala itu," katanya.***1***
Pewarta: Toyiban
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
