KKP-DPR sosialisasikan konservasi kelautan kepada nelayan Kalbar

KKP-DPR sosialisasikan konservasi kelautan kepada nelayan Kalbar

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bramantya Satyamurti Poerwadi bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Daniel Johan dan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat sosialisasi konservasi kelautan dari KKP dan Komisi VI DPR kepada nelayan di Kalimantan Barat, Selasa (9/4/2019). (FOTO ANTARA/Rendra Oxtora)

Kita mengharapkan agar konservasi yang ada bisa menjaga kelestarian habitat laut, namun kita juga menginginkan agar konservasi yang dilakukan tidak bisa menghilangkan hak-hak masyarakat atas laut yang ada di negara ini
Pontianak (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi VI DPR melakukan sosialisasi tentang konservasi kelautan kepada masyarakat nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

"Isu konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumber daya yang berlimpah, Indonesia dituntut mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Saat menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Selasa, ia mengatakan konservasi sumber daya ikan dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Bramantya mengatakan, terkait keamanan laut juga menjadi fokus dari KKP, tidak terkecuali untuk wilayah kelautan yang ada di Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya khususnya.

"Melalui pertemuan ini, kita mencoba mencari berbagai informasi terkait hal apa saya yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mensosialisasikan terkait konservasi tersebut," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, meminta nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir untuk menjaga kelestarian laut sebagai sebagai kekayaan masa depan bangsa.

"Untuk menjaga kelestarian itu dibutuhkan sinergi dari semua pihak, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, program menjaga kelestarian laut, juga tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini jelas sangat diperlukan untuk mewujudkan kelestarian alam dan laut yang berkelanjutan agar bisa juga dinikmati oleh anak cucu kita," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR Daniel Johan mengatakan, pihaknya juga sangat peduli terkait permasalahan konservasi hewan laut.

"Kita mengharapkan agar konservasi yang ada bisa menjaga kelestarian habitat laut, namun kita juga menginginkan agar konservasi yang dilakukan tidak bisa menghilangkan hak-hak masyarakat atas laut yang ada di negara ini," kata Daniel.

Untuk itu perlu ada kesamaan persepsi antara aturan yang diberlakukan dengan kebutuhan masyarakat dilapangan, agar terjadi tolak balik antara keseimbangan alam dengan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan lokasi strategis Kubu Raya yang menjadi pintu gerbang bagi Kalbar baik dari jalur udara, darat dan laut. Kubu Raya memiliki tiga muara, yakni Kubu, Teluk Kapuas dan Sungai Kakap, sebagai pintu masuk dari luar ke Kalbar.

"Hal ini menunjukkan bahwa potensi kelautan yang ada di Kubu Raya cukup besar untuk terus dikembangkan, namun kita tentu tidak bisa mengesampingkan sisi kelestarian lingkungan," katanya.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, katanya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki ekosistem lengkap yang berperan sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya, begitu juga dengan Kubu Raya.

"Saya sependapat dengan Pak Daniel agar kita bisa melestarikan lingkungan, namun tidak mengesampingkan hak dan kebutuhan masyarakat. Pemkab Kubu Raya berharap agar kita bisa tetap mengedepankan hak masyarakat dengan tetap menjaga sumber alam ini," katanya.

Menurutnya, melalui pemerintah desa pihaknya akan melakukan penguatan kepada masyarakat, karena berbagai keputusan yang ada di pemerintah desa akan mempengaruhi tatanan sosial budaya dan kearifan lokal di tingkat desa.

"Kubu Raya berharap banyak bisa menangkap berbagai peluang yang ada baik dari pemerintah pusat, maupun dari sektor swasta, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya di bidang kelautan ini," kata Muda Mahendrawan.


Baca juga: Kawasan Konservasi Laut untuk Pelestarian Lingkungan Sekaligus Kesejahteraan Nelayan

Baca juga: Konservasi ekosistem laut tidak boleh korbankan perekonomian

Baca juga: Indonesia tegaskan komitmen lindungi laut di IGR-4

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DKP Riau butuh tambahan kapal untuk jaga sumber daya laut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar