"Kalau hanya cakup pesertaannya, tidak lakukan paralel dengan layanan kesehatan saya kira tidak ada artinya," sebut Menkes pada pelaksanaan Rakerkesda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Selasa.
Karena itu, dia berharap, koordinasi JKN dengan pelayanan kesehatan harus betul sinkron.
Menteri mengatakan, cakupan kesehatan semesta menurut "World Health Organization" (WHO) yaitu, bahwa semua anggota masyarakat mendapat pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang berkualitas dan efektif sesuai kebutuhan, dan tidak boleh ada kendala biaya dalam memanfaatkan pelayanan tersebut.
"Kita kerja harus dari hulu, tidak hanya di hilir. Di hulu penting bagaimana mendorong masyarakat termasuk kita sebagai tenaga kesehatan mengubah paradigma ke arah sehat bukan ke arah sakit," ujarnya.
Apabila sakit, maka upaya promotif hingga paliatif harus efektif diberikan sesuai kebutuhan dan berkwalitas serta tidak ada kendala biaya.
"Kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat, setelah itu baru bisa pendidikan, kemudian sejahtera dan produktif," ujarnya.
Hal ini, lanjut Menkes akan terkait dengan "Human Capital Index" (HDI).
"Indeks Pembangunan Manusia Indonesia atau IPM kita memang meningkat, usia harapan hidup yang saat ini mencapai 71,48, IPM jadi high development," ujarnya.
Pencapaian HCI, kata Menteri, salah satunya harus ditunjang sadar stunting.
"Kontet dalam bahasa Jawa berarti pendek. Stunting selain pendek, otak, IQ juga tidak mencapai, tamat SMP saja sudah luar biasa susahnya," ujarnya.
Rakerkesda di Sulut diikuti seluruh kabupaten dan kota, usai mengunjungi daerah ini, Menkes dan rombongan direncanakan mengunjungi Provinsi Gorontalo dalam agenda serupa.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
