PP Presisi bagikan dividen Rp97,9 miliar

PP Presisi bagikan dividen Rp97,9 miliar

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Iswanto Amperawan (kiri) dan Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso saat memberikan keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 di Jakarta, Rabu (10/4/2019). (ANTARA/Ahmad Wijaya)

Jakarta (ANTARA) - PT PP Presisi Tbk. akan membagikan dividen tunai sebesar Rp97,9 miliar atau 30 persen dari laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemilik entinitas induk.

"Perusahaan selama 2018 mengalami pertumbuhan yang signifikan dan pada tahun 2019 tentunya berharap akan ada pertumbuhan pula," kata Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Iswanto Amperawan kepada pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 di Jakarta, Rabu.

Dikatakan, peningkatan kinerja perseroan tidak terlepas dari keberhasilan transformasi yang dilakukan perusahaan sejak 2004 yang telah mengantarkan dari perusahaan penyewaan alat berat menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia.

Dalam perkembangannya, katanya perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas enjinering untuk mencapai visi menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka tidak saja di INdonesia, tapi juga di regional.

Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso mengatakan, setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai Rp9,58 per saham, meningkat 73,6 persen dari Rp5,52 per saham dibanding tahun lalu.

"Sebesar Rp16,3 miliar atau lima persen dari laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk dialokasikan sebagai cadangan wajib, sedangkan sisanya Rp212,2 miliar atau 65 persen dibukukan sebagai saldo laba ditahan," katanya.

Menurutnya, peningkatan signifikan jumlah dividen tunai yang dibagikan tersebut, seiring dengan peningkatan kinerja perseroan yang berhasil membukukan peningkatan 73,4 persen year on year.

Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS perseroan juga menetapkan beberapa keputusan lain, antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisarir perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan.

Dalam RUPS juga disetujui perubahan susunan dewan komisaris dan direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS untuk masa jabatan lima tahun atau hingga ditutupnya RUPS perseroan pada 2023.

Susunan dewan komisarir adalah Agus Purbianto (komisaris utama), Rukmini Triastuti (komisaris), Ketut Darmawan (komisaris independen), dan Sarwono Oetomo (komisaris independen).

Sementara susunan direksi adalah Iswanto Amperawan (direktur utama), Benny Pidakso (direktur), M. Wira Zukhiral (direktur), dan Gatut Kristuharto (direktur independen).

Baca juga: Dividen BUMN jasa keuangan tahun 2019 ditetapkan Rp30,23 triliun

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratu Boko berbenah siapkan pembukaan dengan prokes ketat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar