Gubernur Bali lantik 12 pimpinan tinggi pratama

Gubernur Bali lantik 12 pimpinan tinggi pratama

Gubernur Bali Wayan Koster saat melantik 12 pimpinan tinggi pratama (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/lhs/2019)

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melantik 12 pimpinan tinggi pratama untuk memperkuat gerbong birokrasi pemprov setempat dalam mengawal pelaksanaan visi pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

"Proses pengisian jabatan di semua struktur sudah dilakukan secara objektif, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sekala (fisik) maupun niskala (spiritual)," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada pelantikan tersebut, di Denpasar, Rabu.

Koster mengemukakan, proses pengisian 12 jabatan pimpinan tinggi pratama telah didahului dengan pembentukan panitia seleksi yang melibatkan orang-orang profesional dan berpengalaman.

"Dari unsur birokrasi ada Sekda, Inspektur dan Kepala BKD. Selain itu, kami juga melibatkan kalangan independen yaitu akademisi," ucapnya.

Dengan keterlibatan panitia seleksi yang profesional dan berpengalaman, Koster mempercayakan sepenuhnya proses seleksi hingga akhirnya keluar nama-nama yang masuk tiga besar pada masing-masing jabatan yang akan diisi.

"Saya langsung putuskan bahwa yang dilantik adalah yang nilainya tertinggi atau menempati rangking satu. Saya tak mau mengotak-atik nilai, itu dosa karena itu sama dengan mengubah nasib orang," ujarnya.

Unsur profesionalisme, kompetensi dan pengalaman menjadi pertimbangan utama Gubernur Koster dalam pengisian jabatan di setiap jenjang. Ia lantas mencontohkan Wayan Adnyana yang dilantik sebagai Kadis Kebudayaan.

Menurut Koster, pria yang akrab disapa Kun dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua LP2MPP ISI Denpasar adalah sosok yang kritis. "Waktu saya duduk di DPR, dia sering mengkritisi saya," katanya.

Namun hal itu tak lantas memengaruhi objektifitasnya dalam mengambil keputusan. "Dia ranking 1 dan kemampuannya sangat saya butuhkan," ucapnya.

Sosok lain yang menarik perhatian dalam pelantikan pejabat kali ini adalah Kadis Perhubungan I Gede Wayan Samsi Gunarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Fasilitasi Pengadaan Tanah Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Wilayah, Kementerian PUPR.

Koster mengenal yang bersangkutan karena merupakan adik kelasnya di ITB dan dia tahu betul kemampuannya di bidang akademis. "Kebetulan saat seleksi nilainya bagus dan ranking 1," ujarnya.

Dia menaruh harapan besar terhadap Samsi untuk mengaktualisasikan sejumlah program prioritas di bidang perhubungan antara lain konsep transportasi publik darat, laut, udara yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan kabupaten/kota.

Selain itu, Samsi juga diminta mematangkan "masterplan" kereta api dan wisata laut keliling Bali dengan dukungan transportasi yang baik. Dia berharap, Samsi memanfaatkan akses yang dimilikinya ke pusat untuk memuluskan berbagai program di bidang transportasi.

"Saya ingin rancangannya tuntas tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa dilaksanakan," kata mantan anggota DPR RI itu.

Sementara kepada Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Koster mengingatkan bahwa ada sejumlah produk hukum berupa perda dan pergub yang harus dikerjakan dan ditarget rampung tahun ini.

Ranperda yang tengah digodok diantaranya Rancangan Perda Tentang Standar Kesehatan, Pemajuan Kebudayaan, Penggunaan Motor dan Mobil Listrik dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Sementara untuk pergub ada 17 rancangan antara lain sistem pertanian organik, pekerja lokal Bali, pembatasan toko modern dan perlindungan sumber mata air.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Kepala Dinas Kebudayaan I Wayan Adnyana, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Putu Anom Agustina, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali Gede Pramana.

Sedangkan Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga, Kadis Kelautan dan Perikanan I Made Sudarsana, Kepala Satuan Pol PP I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kadis Perhubungan I Gede Wayan Samsi Gunarta, Kadis Ketahanan Pangan, Wayan Jarta.

Kepala Biro Humas dan Protokol Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah I Ketut Sukra Negara. Pada saat yang sama, Gubernur juga melantik dr Made Yuniti sebagai Direktur UPTD RS Mata Bali Mandara.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar