counter

Menteri BUMN : peremajaan sawit tentukan pengembangan biodiesel

Menteri BUMN : peremajaan sawit tentukan pengembangan biodiesel

Menteri BUMN Rini M. Soemarno (kanan) bersama Dirut PTPN 5 Jatmiko K. Santosa (kiri) dan Gubernur Riau Syamsuar (tengah) menyiram bibit pohon kelapa sawit yang ditanam pada acara BUMN Untuk Sawit Rakyat di Rokan Hulu, Riau, Kamis (11/4/2019). PTPN 5 bekerjasama dengan Himbara, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan pemerintah daerah setempat, memberi bantuan dana dan teknis pengelolaan kebun sawit di lahan seluas 28.000 hektare, yang terdiri dari 16.000 hektar milik petani plasma binaan PTPN 5, untuk penanaman kembali sekaligus menyerap sawit rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro/pras

Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta agar program peremajaan perkebunan sawit terus diperluas sebagai bagian dari pengembangan program biodisel atau bahan bakar nabati jenis solar dari pengolahan kelapa sawit.

Rini kepada Antara di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Kamis mengatakan melalui program peremajaan sawit nantinya diharapkan produktivitas kelapa sawit terutama milik masyarakat terus meningkat sehingga program pengembangan biodisel dengan melibatkan PT Pertamina (Persero) berjalan dengan baik.

"Kita bisa memanfaatkan kelapa sawit menjadi biodisel yang ramah lingkungan. Kita bisa memanfaatkan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Itu bahan bakunya 100 persen bisa dari kelapa sawit," kata Rini disela kegiatan peremajaan perkebunan sawit seluas 725 hektare di Rokan Hulu.

Ia menjelaskan Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendorong program peremajaan sawit milik petani plasma atau petani sawit yang menjalin kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara V di Provinsi Riau.

Pada tahap awal, lebih dari 4.000 hektare lahan perkebunan sawit petani plasma yang usianya melebihi 25 tahun ditebang dan ditanami ulang. Hingga 2025 mendatang, ditargetkan peremajaan kelapa sawit petani plasma mencapai 32.000 hektare lebih.

Namun, Rini menilai program peremajaan kelapa sawit seharusnya tidak sebatas pada petani plasma atau mereka yang menjalin kerjasama dengan perusahaan sawit milik negara terbesar di Riau, PTPN V. Rini mengatakan program tersebut seharusnya dapat dinikmati petani non plasma, yang tidak memiliki induk perusahaan atau dikenal dengan istilah bapak angkat.

"Jadi kami kemudian, ya sudah kalau masih bisa kenapa tidak kami bantu. Memang tidak ada intinya, kenapa tidak kami bantu juga yang tidak ada bapak angkatnya juga masuk ke kita," ujarnya.

Program peremajaan sawit yang mengambil tema BUMN Untuk Sawit Rakyat yang diluncurkan hari ini. Program itu diawali dengan peremajaan lahan sawit seluas 725 hektare tepatnya di Desa Tumain, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Kegiatan yah turut dihadiri Gubernur Riau Syamsuar ini merupakan langkah awal pemerintah mendorong program tersebut lebih luas di Provinsi Riau.

BUMN Untuk Sawit Rakyat yang dilaksanakan di Riau merupakan program jangka panjang peremajaan sawit plasma atau sawit milik masyarakat yang bekerjasama dengan PT Perusahaan Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dan BUMN Perbankan, BNI, Mandiri dan BRI serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Program ini diprediksi akan meraih sukses karena pemerintah memberikan insentif berupa hibah sebesarRp25 juta kepada setiap petani untuk meremajakan sawit mereka. Namun, dia mengakui angka tersebut tidak cukup untuk melakukan peremajaan sawit.

"Pendanaan Rp25 juta. Memang tidak cukup. Peremajaan itu perlu sedikitnya Rp58 juta. Jadi itu Rp25 juta diberikan tidak harus dikembalikan. Kemudian kita kombinasikan dengan kredit usaha rakat Rp33 juta. Bunga 7 persen dari Bank BUMN," jelasnya.

Menteri Rini bahkan menyebut dirinya telah meminta langsung PTPN V sebagai penanggung jawab. Dia meminta PTPN V dapat memberikan pendampingan mulai dari penanaman, perawatan hingga panen.

Sementara itu, dia menuturkan para petani tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan berlangsung. Karena, lanjutnya, masyarakat akan tetap mendapatkan penghasilan dari kegiatan peremajaan sawit yang diasistensi oleh PTPN V.

Terpisah, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati pada kesempatan yang sama mengatakan BNI telah menyiapkan fasilitas kredit untuk membantu petani sawit melakukan peremajaan dengan beberapa skema pinjaman.

"Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 7 persen," urainya.

Hingga kini, dia mengatakan BNI mencatat pembiayaan ke sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp39 triliun untuk segmen korporasi, menengah dan kecil sejak 2017.
Baca juga: Menteri BUMN resmikan program peremajaan sawit 32.996 hektare
Baca juga: Pakar: pemerintah harus buktikan Eropa salah soal sawit
Baca juga: Indonesia suarakan keberatan atas diskriminasi sawit di Uni Eropa

 

Bahas kampanye negatif sawit, Presiden ke Malaysia

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar