Dewan tersebut, yang sekarang memerintah Sudan di bawah Menteri Pertahanan Mohammed Ahmed Awad ibn Auf, mengatakan dewan itu berharap masa peralihan pra-pemilihan umum yang diumumkannya pada Kamis (11/4) berlangsung selama dua tahun paling lama atau lebih cepat jika kekacauan dapat dihindari.
Dewan tersebut juga mengumumkan bahwa dewan itu tidak akan mengekstradisi Al-Bashir untuk menghadapi tuntutan pemusnahan suku di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam. Tapi ia akan diadili di Sudan.
Pengumuman pada mengenai pemerintah sipil oleh Kepala Komite Politik Dewan Militer Jenderal Omar Zain Al-Abideen, tampaknya bertujuan meyakinkan kembali demonstran yang marah dan turun ke jalan untuk memperingatkan tak diberlakukannya kekuasaan militer setelah Al-Bashir digulingkan.
Tepi kelompok utama pemrotes menolak usul tersebut, dan mengatakan Dewan Militer "tak mampu membuat perubahan".
Di dalam satu pernyataan, Perhimpunan Profesional Sudan kembali menyampaikan tuntutannya agar kekuasaan diserahkan secepatnya kepada "pemerintah peralihan sipil".
Al-Abideen berjanji bahwa Dewan Militer takkan mencampuri pemerintah sipil. Namun ia mengatakan Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri akan berada di bawa kendali Dewan Militer.
Dewan Militer dipimpin oleh ibn Auf, yang menjadi wakil presiden dan menteri pertahanan di bawah Al-Bashir dan termasuk di antara sedikit komandan Sudan yang dikenakan sanksi oleh Washing karena perannya selama penindasan yang dilakukan dalam konflik Darfur.
Al-Abideen mengatakan Dewan Militer tak memiliki penyelesaian bagi krisis Sudan dan itu akan datang dari pemrotes. Ia menambahkan Dewan tersebut berencana mengadakan dialog dengan pemrotes.
Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden Sudan Omar al-Bashir meletakkan jabatan
Baca juga: PBB desak Sudan berkoordinasi dengan ICC soal kasus Bashir
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
