Jakarta (ANTARA News) - Pembahasan mengenai peningkatan peluang kerjasama dwi pihak di bidang ekonomi, penyelesaian perbatasan, dan pendidikan menjadi topik diskusi pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan delegasi parlemen Timor Leste. Merupakan satu kehormatan bertemu dengan Presiden RI yang selama ini selalu memperhatikan masyarakat dan rakyat Timor Leste, dan bersama pemerintah Timor Leste berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada, yang dihadapi oleh kedua negara, kata Ketua Parlemen Timor Leste Fernando La Sama de Araujo di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, seusai bertemu dengan Presiden Yudhoyono. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pemerintah RI-Timor Leste berusaha menyelesaikan masalah perbatasan antara kedua negara yang tinggal tiga persen lagi. "Tinggal tiga persen yang masih dibicarakan," ujarnya. Fernando juga menjelaskan bahwa terkait masalah pelurusan fakta sejarah peristiwa jajak pendapat 1999 di Timor Timur, parlemen Timor Leste tidak akan mencampuri keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kedua negara. "Parlemen Timor Leste akan menanti laporan akhir KKP terkait masalah itu," katanya. Dia juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang 30 menit itu dibicarakan berbagai peluang peningkatan kerjasama ekonomi termasuk ucapan terima kasih pemerintah Timor Leste atas bantuan listrik dari pemerintah Indonesia. Sementara itu Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono menekankan pentingnya hubungan kedua negara berlangsung bukan hanya antara kedua pemerintah, tapi juga antarparlemen. "Presiden sangat menghargai bapak Fernando memilih kunjungan ke luar negeri pertamanya ke Indonesia, dan Presiden juga menyatakan gembira dapat membantu Timor Leste baru-baru ini dalam masalah listrik. Beliau telah menerima pesan dari PM Xanana Gusmao melalui Fernando bahwa bantuan yang diberikan oleh Indonesia itu bermanfaat dan dihargai oleh Timor Leste," ujarnya. Saat ditanya mengenai kasus Pulau Batek di Nusa Tenggara, Dino menjelaskan bahwa tidak ada pembicaraan tentang hal itu. "Tidak ada sengketa tentang wilayah itu antara pemerintah RI dan Timor Leste dan Presiden telah menyetujui adanya pengaturan disana karena sudah jelas jika pulau itu termasuk wilayah Indonesia," tegasnya. Sebelumnya disebutkan oleh sejumlah media cetak di Indonesia jika dalam pertemuan antara parlemen timor Leste dengan DPR RI Senin lalu (5/11), parlemen Timor Leste mengemukakan keinginan atas keleluasaan untuk menggunakan pulau Batek meski tidak ingin mengklaim memiliki pulau seluas lapangan sepakbola itu atas nama nilai-nilai tradisional. Pulau itu disebutkan sudah digunakan sejak nenek moyang untuk melakukan ritual keagaman baik oleh warga Timor maupun warga Indonesia. Selain Fernando, 10 orang anggota parlemen Timor Leste yang lain juga hadir dalam pertemuan itu dengan didampingi oleh Dubes Timor Leste untuk Indonesia Ovidio de Jesus. Sementara itu Presiden Yudhoyono didampingi oleh Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menko Polhukam Widodo AS dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Abdillah Toha.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007