counter

BI sambut baik kerangka kerja kebijakan terintegrasi IMF

BI sambut baik kerangka kerja kebijakan terintegrasi IMF

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (paling kanan di baris ketiga dari bawah) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (paling kiri di baris ketiga dari bawah) dalam Pertemuan Musim Semi IMF-World Bank 2019 di Washington D.C., Amerika Serikat pada 11-13 April 2019. (Dokumentasi Bank Indonesia)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia menyambut baik rencana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk menyusun kerangka kerja terbaru dengan kebijakan yang terintegrasi, yang juga merupakan rekomendasi dari berbagai negara berkembang terutama Indonesia.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank) 2019 yang berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia sudah lama menyuarakan pentingnya bauran kebijakan terutama bagi kepentingan negara "small open economy" (SOE).

Negara "small open economy" merupakan negara yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional, namun nilai perdagangannya masih kecil dibandingkan dengan mitra dagang lainnya sehingga kebijakannya tidak terlalu berpengaruh pada harga dunia, suku bunga, atau pendapatan.

"Masukan tersebut secara konsisten dikemukakan Indonesia di tengah saran kebijakan IMF dalam menghadapi volatilitas global yang cenderung mengedepankan pendekatan menggunakan instrumen tradisional (seperti suku bunga dan nilai tukar)," kata Perry.

Langkah IMF untuk menyusun kerangka kerja kebijakan terintegrasi tersebut adalah sebuah kemajuan yang merupakan perkembangan baik bagi Indonesia dan negara "small open economy" lainnya.

Di pertemuan itu, kata Perry, BI juga mendorong IMF untuk terus memperdalam studi mengenai efek rambatan dari ketegangan perdagangan seperti dampaknya terhadap rantai nilai global (global value chain).

Adapun IMF mengembangkan sebuah kerangka kerja kebijakan baru yang dinamakan "Integrated Policy Framework" (IPF) guna memitigasi risiko, meningkatkan elastisitas dan menerapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan.

Kerangka Kerja kebijakan baru tersebut mempertimbangkan interaksi antara kebijakan moneter, nilai tukar, makroprudensial, dan pengelolaan aliran modal.

Pertemuan tersebut juga menyoroti perlambatan ekonomi global dan upaya untuk mengatasi perlambatan tersebut. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun dari 3,6 persen pada 2018 menjadi 3,3 persen pada 2019, sebelum akhirnya kembali melanjutkan momentum permenjadi 3,6 persen pada 2020.

Perekonomian global diperkirakan tetap ekspansif, walaupun ekspansi tersebut lebih lemah dibandingkan perkiraan pada Oktober 2018.

Sebagai rangkaian dari Pertemuan Musim Semi IMF-World Bank 2019, dilakukan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20. Pada kesempatan tersebut Indonesia bersama negara G20 lainnya sepakat memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang dan bersifat inklusif.

"Indonesia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan di tengah perlambatan ekonomi global untuk menjaga stabilitas dan tetap mendorong pertumbuhan. Hal ini telah diterapkan di Indonesia dan terefleksi dari pertumbuhan yang tetap kuat di tengah ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen di 2018 yang merupakan capaian tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir," kata Perry.

Baca juga: BI susun panduan perdagangan langsung mata uang lokal ASEAN
Baca juga: Gubernur dan menkeu se-ASEAN tegaskan komitmen integrasi keuangan

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Qris permudah bersedekah dengan nontunai

Komentar