counter

KPK dalami saksi soal keberadaan Bowo Sidik saat OTT

KPK dalami saksi soal keberadaan Bowo Sidik saat OTT

Siesa Darubinta (kiri), saksi kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/4/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepada saksi Siesa Darubinta soal pengetahuannya tentang keberadaan anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso saat operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK pada Rabu (26/3).

"Kami dalami dalam proses pemeriksaan tersebut terkait pengetahuan dari saksi ini tentang keberadaan tersangka BSP di apartemen pada saat itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK pada Senin memeriksa Siesa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Selain itu, KPK juga mendalami saksi Siesa soal pengetahuannya terkait informasi-informasi aliran dana terkait kasus tersebut.

"Penyidik juga mendalami lebih lanjut sejauh mana pengetahuan dari saksi terkait dengan informasi-informasi aliran dana," ucap Febri.

Dalam kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut, tim KPK pada Rabu (27/3) menuju sebuah apartemen di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan menelusuri keberadaan Bowo.

Tim KPK kemudian mengamankan sopir dari Bowo sekitar pukul 16.30 WIB.

Di lokasi yang sama. tim KPK juga mengamankan Siesa sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka kemudian dibawa ke gedung KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya, tim KPK menelusuri keberadaan Bowo hingga mengamankan Bowo di rumahnya pada pukul 02.00 WIB Kamis (28/3) dini hari. Bowo kemudian juga dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Diduga sebagai penerima adalah Bowo Sidik Pangarso dan Indung. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Asty Winasti.

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK .

Bowo diduga meminta "fee" kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar