Kepala CLC Nusantara Sandakan, Halisa binti Dullah, dihubungi Selasa mengharapkan sekolah yang didirikannya sejak tiga tahun ini masih belajar menggunakan bangunan darurat.
Gedung sekolah yang dijadikan ruang belajar tiga yang permanen dan dua yang belum berdinding.
Sementara muridnya sudah ada yang kelas VI dalam waktu dekat ini mengikuti ujian nasional.
Halisa menambahkan, jumlah murid yang dibina saat ini sebanyak 171 orang semuanya anak WNI yang bekerja di perladangan kelapa sawit.
"Sesuai dapodik jumlah murid yang dibina di CLC Nusantara ini sebanyak 171 orang. Kelas VI sebanyak 27 orang dan paket empat orang," sebut dia sekaligus pengelola sekolah anak TKI ini.
Ia menambahkan, sekolah yang dibinanya pertama kali menamatkan muridnya.
Halisa mengatakan, fasilitas belajar seperti meubeler dan buku pelajaran masih sulit akibat kurangnya anggaran yang diperoleh selama ini.
Namun dia akui telah dua kali mendapatkan dana biaya operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Indonesia.
CLC Nusantara ini baru memiliki lima orang guru termasuk kepala sekolah sehingga terpaksa mengajar menggunakan rangkap kelas.
Rencananya tahun ajaran baru 2019-2020 akan menerima pelajar untuk tingkatan SMP sehingga membutuhkan tenaga pengajar bidang studi.
Nama-nama tenaga pengajar di CLC Nusantara adalah Halisa binti Abdullah sebagai kepsek sekaligus pengelola, Amrieana (guru kelas/tadika), Mariantus Tua (wali kelas V dan VI), Ledy Luter Kaluku, SPd (wali kelas I dan II) dan Emiliana Tuto (guru agama Islam).
Halisa menjelaskan, gedung belajar yang masih berlantai tanah dan beratap seng ini suasananya masih sangat memprihatinkan.
Akibat masih banyaknya kekurangan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar (PBM).
Sementara masih banyak anak-anak TKI yang berada dk sekitar sekolah ini yang harus ditampung untuk mendapatkan pendidikan.
Ada beberapa murid di CLC Nusantara yang juga membina taman kanak-kanak (TK). Ada pula murid yang telah berusia 16 tahun duduk di kelas VI.
CLC Nusantara ini merupakan salah satu sekolah anak TKI dari 38 sekolah yang didirikan WNI di Negeri Sabah yang dikategorikan ilegal oleh Pemerintah Malaysia. ***3***
Pewarta: Rusman
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
