"Kami kerahkan 50 petugas Polri, dibantu satu pleton TNI-AD, Satpol PP dan pelindungan masyarakat (Linmas)," katanya di Tangerang, Minggu.
Sabilul mengatakan petugas di lapangan melakukan pengamanan selama pencoblosan hingga perhitungan suara di TPS tersebut.
Masalah itu sehubungan sebanyak 236 suara di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, mencoblos ulang pada Minggu (21/4) setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan setempat.
Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi Teknis, Akhmad Subagja mengatakan alasan pencoblosan ulang karena ada laporan bahwa empat warga dari lain daerah dan memiliki KTP-el luar mencoblos di TPS 1 Desa Bunar.
Namun empat warga itu tidak memiliki kartu undangan mencoblos model C-6 berupa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.
Bahkan empat pemilih tersebut juga tidak terdaftar dan tanpa memiliki A-5 sebagai bukti dapat mencoblos di daerah lain.
Beberapa pemilih yang merupakan warga setempat merasa curiga kemudian melaporkan ke Panwas Kecamatan sehingga akhirnya ditindaklanjuti.
Panwas setempat memeriksa berkas dan saksi maka akhirnya pencoblosan dihentikan sementara di TPS 1 RT 10/01 Desa Bunar.
Ketika pencoblosan di TPS 1 di Desa Bunar pada 17 April 2019 itu hadir sebanyak 170 pemilih dari 236 hak pilih yang terdaftar di KPU Kabupaten Tangerang.
Sabilul menambahkan petugas juga melakukan pemantauan terhadap warga dari daerah lain yang tidak dikenal agar tidak mencoblos.
Pihaknya juga menggandeng aparat desa setempat dan RT serta RW karena dianggap pihak yang paling mengetahui kondisi dan situasi sehingga warga pendatang tanpa KTP-el yang hendak mencoblos dapat diketahui.
Sedangkan KPU setempat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahap kedua sebanyak 2.118.565 orang tersebar pada 29 kecamatan.
Hasil DPT tersebut sebanyak 1.198 pemilih merupakan penyandang disabilitas yang merupakan tunadaksa, tunanetra, tunarungu (wicara), tunagrahita, mereka mencoblos pada 8.851 TPS.
Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
