Menpan-RB pastikan tak tunda pembangunan SPBE

Menpan-RB pastikan tak tunda pembangunan SPBE

Menpan-RB Syafruddin (kanan) didampingi Rektor Unair Prof M Nasih saat membuka Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi dan ICoASHE di Unair Surabaya, Senin (22/4/2019). (Foto Istimewa/PIH Unair)

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Syafruddin memastikan tak akan menunda pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara progresif dan masif di seluruh kementerian dan lembaga.

"Teknologi demikian dahsyatnya mengubah tata kelola administrasi pemerintahan negara maka untuk Indonesia tidak ada kata untuk menunda pembangunan SPBE," ujarnya di sela Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi dan ICoASHE di Universitas Airlangga Surabaya, Senin.

Dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin sore, seluruh negara di dunia berlomba mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut dia, penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran, sebab akan dianalisa secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Dampaknya kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan," ucap mantan Wakapolri tersebut.

Ia menjelaskan, membangun "E-Goverment" akan mendorong terciptanya "smart city" dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik strategis dalam membangun kemajuan negara.

Pada kesempatan sama, ia menyampaikan bahwa banyak dampak positif yang akan dirasakan pemerintahan Indonesia saat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di antaranya menciptakan efisiensi secara signifikan.

Dengan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan, kata dia, maka pengelolaan anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang mendukung pembangunan sejalan dengan prioritas arah pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjelang hadirnya bonus demografi.

Sementara itu, Menteri Syafruddin mengapresiasi kongres ini sebagai bagian untuk menguatkan komitmen bersama melakukan pembenahan menyeluruh pengelolaan arsip.

Agar tata kelola Arsip lebih baik, lanjut dia, maka diperlukan langkah nyata pengembangan yang melibatkan unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah,serta unsur lembaga kearsipan perguruan tinggi dan masyarakat dalam melakukan perbaikan secara komprehensif.

Ia juga mengajak berbagai pihak membangun penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif dan terpadu untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan efektif dan efisien sehingga menjamin akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pelayanan kepentingan publik secara cepat, tepat dan aman.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Muhammad Nasih, Kepala ANRI Mustari Irawan serta beberapa pembicara lainnya.

Baca juga: PUPR raih penghargaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Baca juga: JK: Teknologi komunikasi efisiensi urusan kepemerintaha
Baca juga: Pemerintah targetkan awal tahun depan sudah terapkan SPBE

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingin reformasi birokrasi hingga menembus jantung

Komentar