"Ormas yang ada di sini tidak mempunyai suatu kewenangan yang banyak. Yang punya kewenangan untuk meredam itu KPU, pemerintah, masing-masing calon," kata Kalla usai acara silaturahim dengan pimpinan organisasi Islam dan tokoh masyarakat di rumah dinas Wapres, Jakarta pada Senin malam.
Menurut Kalla, pertemuan kedua capres penting dilakukan sehingga masyarakat paham bahwa para pemimpin telah bersatu.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditegaskan Wapres harus bertindak jujur, transparan serta bertugas sesuai fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Karena apabila KPU menjalankan itu, maka masyarakat akan tenang," kata JK.
Wapres juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan suara dengan tenang dan menerima hasil apapun yang akan diraih.
"Semoga masyarakat tertib dan menunggu dengan sabar tanggal 22 Mei tanpa berbuat kekerasan atau pun perselisihan," demikian Kalla.
Wapres telah mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat antara lain Ketua PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, cendekiawan muslim Komarudin Hidayat, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafrudin, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva, Wakil Ketua Umum PP PERSIS Jeje Zainuddin, dan Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf.
Tokoh muslim Mahfud MD, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid juga hadir pada acara silaturahim itu.
Baca juga: Wapres silaturahim dengan tokoh muslim
Baca juga: Banyak petugas gugur, Wapres nilai perlu evaluasi Pemilu 2019
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
