counter

Jokowi minta Menkeu alihkan anggaran kementerian ke PUPR

Jokowi minta Menkeu alihkan anggaran kementerian ke PUPR

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyampaikan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/pri

Pembangunan infrastruktur masih akan terus dijalankan, terutama di daerah-daerah yang minim infrastruktur seperti jalan dan kebutuhan air
Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membiayai
pembangunan infrastruktur daerah.

"Melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan, (oleh karena itu) mungkin anggaran di kementerian lain yang masih ragu, dimasukkan ke PUPR," kata Presiden saat memberikan pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut Kepala Negara, pembangunan
infrastruktur masih akan terus dijalankan, terutama di daerah-daerah yang minim infrastruktur seperti jalan dan
kebutuhan air.

"Belanja modal berbicara bahwa seluruh kabupaten dan provinsi memang kecenderungannya masih berkutat kepada infrastruktur, ada kekurangan di infrastruktur. Kebutuhan di infrastruktur itu baik jalan, juga masalah air. Oleh sebab itu, melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan," kata Presiden.

Dalam sidang kabinet yang digelar di Ruang Garuda Istana Bogor dan membahas ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 ini, poin utama yang ditekankan adalah belanja modal yang diperkuat dan ditingkatkan.

"Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggarannya betul-betul bisa direalisasikan," kata Presiden.

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga mengurangi belanja barang sebanyak-banyaknya.

"Ibu Menkeu (Sri Mulyani) agar dilihat pada tahun yang posisinya normal, 2017, sebagai patokan untuk dipaksa ke angka-angka itu," tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai sidang kabinet, mengatakan rapat paripurna itu dalam rangka memulai penyusunan format RAPBN 2020.

Dia mengatakan sesuai peraturan pemerintah mengenai siklus anggaran, maka persiapan penyusunan RAPBN 2020 memang dimulai sejak Februari, dengan membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makronya dan rapat paripurna kali ini adalah dalam tahap menyusun pagu anggaran sementara untuk seluruh kementerian/lembaga.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet paripurna telah ada arahan dari Presiden mengenai apa-apa yang menjadi prioritas untuk anggaran pada 2020.

Arahan presiden, katanya, seluruh porsi kebijakan maupun instrumen digunakan, termasuk APBN dalam rangka memacu investasi dan ekspor.

"Terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur karena berdasarkan pertumbuhan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat. Kebutuhan infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, itu yamg masih diusahakan di berbagai tempat," katanya.

Kedua, lanjut Sri Mulyani, Presiden meminta anggaran diefisienkan, terutama dari sisi belanja barang dalam rangka memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan, terutama belanja modal dan belanja yang berhubungan dengan SDM dan infrastruktur.

Ia juga mengatakan bahwa arahan presiden adalah efisiensi birokrasi harus dilakukan, termasuk upaya mendorong investasi dan ekspor melalui berbagai macam insentif, yaitu fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada investor.

Baca juga: Presiden Jokowi pimpin sidang kabinet di Istana Bogor
Baca juga: Menkeu dengarkan masukan pengusaha terkait RAPBN 2020

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi memimpin Indonesia

Komentar