PKS Surabaya sikapi dugaan penggelembungan suara secara arif

PKS Surabaya sikapi dugaan penggelembungan suara secara arif

Ketua DPD PKS Surabaya Ahmad Suyanto (Abdul Hakim)

Surabaya (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera menyikapi adanya dugaan penggelembungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Surabaya, Jawa Timur, secara arif dan bijaksana.

"Jika ada kesalahan saat proses penghitungan suara, saya kira itu manusiawi karena dilakukan hingga subuh, mungkin banyak petugas TPS yang capek," kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya Ahmad Suyanto kepada Antara di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, banyak faktor jika terdapat selisih suara pada saat penjumlahan seperti halnya kecapekan, "humam eror" (kelalaian manusia) atau kendala teknis lainnya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mengatakan adanya selisih suara di sejumlah TPS oleh sejumlah partai politik yang sempat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya beberapa hari lalu bukanlah kesalahan fatal.

Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kami juga menghargai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah melaksanakan tugasnya hingga pagi. Apalagi pemilu kali cukup berat ada lima kertas suara yang harus direkap," katanya.

Bahkan, lanjut dia, karena beratnya pemilu kali ini, banyak petugas KPPS di sejumlah daerah meninggal dunia karena kelelahan. "Demokrasi memang mahal. Mari kita bersama menghasilkan kualitas yang baik," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya yang sudah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Surabaya untuk menggelar penghitungan suara sejumlah TPS di 60 kelurahan dari 26 kecamatan.

Mengenai alasan PKS tidak ikut bersama perwakilan parpol lainnya datang ke Kantor KPU Surabaya, Senin (22/4) untuk mendesak KPU melaksanakan rekomendasi dari bawaslu untuk menggelar penghitungan suara ulang, Ahmad Suyanto mengatakan pihaknya mendapat tugas dari DPP PKS sehingga tidak bisa ikut.

"Kemarin (22/4) saya ke Malang. Tapi kita tetap bersahabat," ujarnya.

Begitu juga saat ditanya apakah PKS sudah tidak sejalan lagi dengan parpol lain yang pada saat melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara ke Bawaslu Surabaya, Ahmad Suyanto mengatakan bahwa hingga saat ini semua proses berjalan natural alamiah. "Ketidakhadiran kami juga alamiah," katanya.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi sebelumnya mengatakan pihaknya sudah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Surabaya untuk menggelar penghitungan suara sejumlah TPS di 60 kelurahan dari 26 kecamatan.

Selain itu, Nur Syamsi mengatakan pihaknya menyambut baik kesanggupan sejumlah parpol yang datang ke KPU Surabaya pada Senin (22/4) yang akan menyerahkan dokumen C1 yang dinilai bermasalah kepada KPU Surabaya.

"Kita sudah sampaikan kepada mereka bahwa yang punya kewenangan dalam hal ini PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Apakah dokumen mereka sama persis dengan C1 hologram yang dimilik PPK. Kalau sama ya harus diteiliti," katanya.


Baca juga: Sejumlah PPK Surabaya hampir selesai rekapitulasi suara Pemilu 2019
Baca juga: Lima parpol minta KPU Surabaya laksanakan rekomendasi Bawaslu
Baca juga: PDIP Surabaya : Penghitungan ulang 8.146 TPS perkeruh suasana
Baca juga: Bawaslu Surabaya klarifikasi penghitungan ulang bukan semua TPS


 

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu: 43 TPS berpotensi pemungutan suara ulang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar