Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemangku kepentingan meninjau ulang pelaksanaan pemilu serentak pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Selasa, mengatakan rencana pemilu serentak pilpres, pileg, dan pilkada, memang perlu betul-betul dipertimbangkan kembali, karena hal tersebut akan lebih melelahkan dibanding Pemilu, Pilpres dan Pileg 2019 ini.

"Evaluasi tentu perlu dilakukan di setiap akhir proses kegiatan, seperti halnya untuk pemilu 2019 ini tentu kami harap juga dilakukan evaluasi agar ke depannya bisa menemukan format yang tepat untuk pelaksanaan pemilu yang lebih efektif namun tetap berkualitas," kata Ria.

Menurut dia, faktor kelelahan petugas/penyelenggara pemilu juga sangat berpotensi terhadap human error yang bisa menimbulkan kesalahan tata cara atau prosedur pelaksanaan yang kemudian dapat berdampak pada pelanggaran administrasi.

"Hal-hal seperti ini tentu perlu diantisipasi. Jangan sampai ada KPPS yang bunuh diri atau petugas meninggal dunia dalam pelaksanaan pemilu," katanya.

Selain itu, Ria berharap regulasi terkait pemilu sudah ada jauh-jauh hari, jangan terlalu mepet dengan pelaksanaan sehingga para penyelenggara pemilu juga bisa lebih optimal dalam menyiapkan proses penyelenggaraan pemilu.

"Regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan harus dibuat jauh hari sebelum pelaksanaan supaya di tingkat teknis tidak gagap dan gamang melaksanakan tugas di bawah," harapnya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo berjalan lancar, aman, tertib, dan kondusif meski ada dua TPS yang dilakukan pemilihan ulang.

Hasto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik KPU, Bawaslu, TNI dan Polri yang berusaha keras terselenggaranya pemilu 2019 ini. Ia juga mengapresiasi tingkat partispasi masyarakat untuk mencoblos sangat tinggi, di atas 80 persen.

Namun demikian, Hasto Wardoyo memberikan catatan, yakni perlu ada evaluasi pelaksanaan pilpres dan pileg. Masyarakat datang ke TPS karena ingin mencoblos presiden dan wakil presiden, bukan caleg. Masyarakat kurang dekat dengan caleg yang dipilihnya, apalagi kertas surat suara sangat lebar dan panjang.

"Pelaksanaan sudah berjalan lancar, dan kondusif. Tapi pemilih kurang dekat dan cenderung tidak kenal dengan caleg yang akan dicoblos. Masyarakat lebih antusias ke TPS untuk mencoblos presiden dan wakil presiden," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019