Jokowi: Keruwetan peraturan dan perizinan hambat realisasi investasi

Jokowi: Keruwetan peraturan dan perizinan hambat realisasi investasi

Presiden Joko Widodo saat menerima ratusan anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Ruang Garuda Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019) (Joko Susilo)

Sebelum masuk mereka sangat antusias, tapi begitu masuk, kita semuanya melihat betapa masih ruwetnya mengurus perijinan di negara kita
Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia masih penuh dengan banyak peraturan dan perizinan yang menghambat realisasi investasi padahal saat masuk para investor sangat antusias.

"Sekali lagi, inilah kondisi negara kita, negara yang penuh dengan peraturan," kata Presiden Jokowi saat saat menerima anggota dan pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Ruang Garuda Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Kepala Negara mengatakan setiap bertemu dengan kepala negara dan para investor dari luar negeri selalu menyampaikan keinginan untuk investasi ke Indonesia.

"Sebelum masuk mereka sangat antusias, tapi begitu masuk, kita semuanya melihat betapa masih ruwetnya mengurus perijinan di negara kita," ungkap Presiden.

Dengan masih banyaknya aturan dan izin yang mereka lalui, maka banyak investor yang sudah telanjur masuk langsung "balik badan" tidak jadi menanamkan modalnya.

"Terlalu banyak izin-izin yang harus dipenuhi sehingga mereka masuk langsung balik badan nggak jadi, nggak 1,2,3,4,5, banyak seperti itu yang dengar keluhan langsung dari mereka," kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia ada dua, yakni menarik investasi sebanyak-banyaknya dan ekspor meningkat setinggi-tingginya.

Presiden mengakui bahwa indeks kemudahan berbisnis di Indonesia sudah mengalami lompatan, yakni dari 120 menjadi 72, tetapi dalam fakta di lapangan belum menunjukkan perbaikan dalam menarik investor.

Ketua Umum INI Yualita Widyadhari berterima kasih telah menerimanya di Istana Bogor dan membuka secara simbolis kongres ke-23 yang akan dilaksanakan 30 April hingga 1 Mei 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Yualita juga mengungkapkan bahwa INI beranggotakan 18.000 orang dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari 33 ketua tim dan 235 pengurus daerah.

"INI berdiri sebagai wadah perkumpulan satu-satunya dari wadah notaris Indonesia, yang saat ini kita lakukan adalah sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan jabatan sebagai bagian dari pemerintah di bidang perdataan," katanya.

Yualita mengatakan bahwa INI berfungsi melindungi, memajukan, menampung aspirasi anggota, dan memastikan bahwa mandat yang diberikan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas negara membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dijalankan dengan baik dan benar.

Baca juga: Menkeu minta pemda rapikan perizinan tambang

Baca juga: Presiden :Pemerintah harus permudah perizinan industri barang jadi dan berorientasi ekspor


 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden kembali minta perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan

Komentar