Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura meminta keterangan kepada para komisioner KPU setempat terkait keterlambatan logistik di dua distrik pada 17 April 2019 sehingga digelarnya pemilu susulan.

Pantauan di kantor Bawaslu Kota Jayapura di Jalan Gerilyawan, Distrik Abepura, Selasa malam, Rinto Pakpahan komisioner Bawaslu Kota Jayapura divisi hukum dan penindakan terlihat sedang berbicara intensif secara bergantian dengan empat dari lima komisioner KPU Kota Jayapura, sekretaris KPU Virgo Solossa dan Kasubag Logistik Tito Pardosi.

Sementara, Hardin Halidin, komisioner Bawaslu Kota Jayapura dari divisi pencegahan, sedang menggodok berbagai laporan dugaan kecurangan pemilu di ibu Kota Provinsi Papua itu.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir yang juga membawahi divisi SDM dan organisasi, mengaku baru saja kembali dari lapangan usai memantau jalannya pleno rekapitulasi di Distrik Jayapura dan Jayapura Selatan.

"Sabar yah. Saya baru kembali dari lapangan. Nanti kami sampaikan hasil yang ditanyakan, tapi lebih tepat ke Rinto," kata Frans Rumsarwir.

Informasi yang berhasil dihimpun, Bawaslu Kota Jayapura meminta keterangan dari para komisioner KPU setempat sejak Selasa pagi sekitar pukul 09.00 WIT dan hingga berita ini dibuat masih berlangsung kegiatan tersebut.

Sebelumnya pada Rabu (17/4), warga di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena keterlambatan penyaluran logistik pemilu dari KPU setempat.

Akibatnya, Bawaslu Kota Jayapura merekomendasikan pemilu susulan di dua distrik tersebut pada Kamis (18/4).

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019