counter

KPK eksekusi empat terpidana suap fasilitas Sukamiskin

KPK eksekusi empat terpidana suap fasilitas Sukamiskin

Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein (ketiga dari kiri/rompi jingga) dan mantan staf Lapas Sukamiskin Hendri Saputra (ketiga dari kanan/rompi jingga) dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Kamis (25/4/2019). (Humas KPK)

Para terpidana telah sampai di Lapas Sukamiskin sekitar pukul 16.30 WIB tadi dan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis mengeksekusi empat terpidana korupsi terkait kasus suap fasilitas di Lapas Sukamiskin ke Lapas Sukamiskin Bandung.

"Hari ini, 25 April 2019, KPK lakukan eksekusi terhadap empat terpidana korupsi dalam kasus suap terkait fasilitas di Lapas Sukamiskin ke Lapas Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Empat terpidana itu, yakni mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, mantan staf Lapas Sukamiskin Hendri Saputra, Direktur PT Merial Esa yang juga narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah, dan Andri Rahmat yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping dari Fahmi Darmawansyah.

"Para terpidana telah sampai di Lapas Sukamiskin sekitar pukul 16.30 WIB tadi dan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap," ucap Febri.

Sebelumnya pada Senin (8/4), Wahid Husen telah divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider empat bulan terkait perkara suap fasilitas di dalam Lapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung.

Majelis hakim juga menyatakan unsur yang memberatkan Wahid adalah dia yang bertugas di Lapas Klas 1 A khusus Tipikor Sukamiskin semestinya bisa memberi contoh agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Baca juga: KLHK lapor KPK terkait penanganan kasus kayu ilegal
Baca juga: Kedatangan KPK tak mengganggu pelayanan di Pemkot Tasikmalaya
Baca juga: KPK benarkan geledah rumah Bupati Solok Selatan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Plt Menkumham: UU KPK baru berlaku meski belum diteken Presiden

Komentar