Info haji

BPS disarankan survei indeks kepuasan jamaah haji khusus

BPS disarankan survei indeks kepuasan jamaah haji khusus

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M. Arfi Hatim ketika memberikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (26/4/2019) (ANTARA/Hanni Sofia)

A
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) disarankan untuk melakukan survei guna mengetahui indeks kepuasan jamaah haji khusus di Indonesia.

“Kami berharap kawan-kawan di BPS juga melakukan survei kepuasan jamaah haji khusus,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M. Arfi Hatim ketika memberikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat.

Pihaknya menilai pentingnya bagi BPS untuk tidak sekadar menggelar survei untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan haji reguler.

Sebab kata dia, penyelenggaraan haji khusus yang dilakukan oleh 325 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Selama ini belum pernah dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya siap membantu dan mendukung BPS untuk melakukan survei tersebut demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji khusus.

“Kami akan bantu kalau memang ada kendala apa misalnya distribusi kuesioner kami akan bantu, agar kami juga bisa mengetahui sejauh mana kepuasan indeks terhadap pelayanan yg diberikan oleh PIHK terhadap haji khusus,” katanya.

Ia menegaskan tugas pemerintah memberikan perlindungan terhadap jamaah haji khusus meskipun penyelenggaraannya dilakukan oleh PIHK.

“Di Arab Saudi ada petugas pengawas PIHK jadi tugasnya melakukan pendataan, menyelesaikan kasus-kasus yang dialami jamaah haji khusus, membantu PIHK jika ada kendala di sana, melakukan penilaian kinerja terhadap PIHK,” katanya.

Jika ada indikasi PIHK tidak melakukan fungsinya dengan baik termasuk melakukan pembiaran terhadap jamaah haji khusus pihaknya akan memberikan sanksi administrasi, pertama peringatan tertulis, kedua pembekuan izin, ketiga yang terberat pencabutan izin operasional sebagai PIHK.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Layanan khusus X-Ray mudahkan pemeriksaan barang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar