Jadi jangan sibuk bangun ini bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan tidak diperhatikan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak naik, angka kemiskinan tidak turunJayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih sejumlah pemerintah kabupaten/kota di "Bumi Cenderawasih" itu juga harus berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Sabtu, mengatakan capaian WTP harus juga dilihat apakah rakyat sudah merasa adil dan makmur, di mana indikator ini yang diminta agar bupati/walikota memperhatikannya dengan baik.
"Jadi jangan sibuk bangun ini bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan tidak diperhatikan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak naik, angka kemiskinan tidak turun," katanya.
Menurut dia, kinerja pemerintah kabupaten/kota akan memberikan penilaian secara menyeluruh bagi Provinsi Papua, karena bupati/walikota yang mempunyai tugas utama untuk mengelola wilayah dan rakyatnya.
"Angka kemiskinan Papua memang masih tergolong tinggi, tapi sejak periode pertama kepemimpinan Lukas-Klemen trendnya sudah membaik secara signifikan, penilaian ini adalah akumulasi dari kinerja pemda kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu, pihaknya meminta bupati/walikota se-Papua untuk pro aktif melakukan konsultasi dengan BPK setempat terkait pengelolaan keuangan daerah.
"Hal ini, bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, terbuka dan akuntabel sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat," katanya.
Dia menambahkan kepala daerah jangan berpikir karena berada di wilayah pegunungan sehingga menjadi asal-asalan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.
"Harus diingat bahwa ini adalah uang rakyat, di mana jika tidak mengerti silahkan berkonsultasi ke BPK," katanya.
Baca juga: BPK Temukan Rp4,281 Triliun Dana Otsus Disalahgunakan
Baca juga: Aliansi Papua Desak KPK Tindaklanjuti Temuan BPK
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
