counter

Komnas-HAM : Penanggulangan pascabanjir Sigi perlu berbasis gender

Komnas-HAM : Penanggulangan pascabanjir Sigi perlu berbasis gender

Ketua Komnas-HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary. (Antaranews/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng dan Kabupaten Sigi untuk mengedepankan aspek gender atau penanggulangan pascabanjir  berbasis gender.

“Beberapa pihak dan sektor yang benar-benar harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah khususnya BPBD Provinsi Sulteng dan BPBD Kabupaten Sigi dalam penanggulangan pascabanjir Sigi. Agar tidak menjadi sorotan publik serta tidak dipersoalkan oleh banyak pihak adalah respon dan penanganan terhadap balita, ibu hamil dan menyusui serta kelompok berkebutuhan khusus,” ucap Ketua Komnas-HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary di Palu, Minggu.

Dia menilai, kerap kali dalam melakukan kerja-kerja yang bersifat emergency, karena keasikan menyalurkan bantuan dan lain sebagainya, mereka-mereka tersebut menjadi terabaikan, oleh perhatian pemerintah dalam penanggulangan pascabencana.

Padahal balita, ibu hamil dan menyusui serta kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus ini perlu penanganan khusus, termasuk anak-anak usia sekolah dan remaja perempuan.

Khususnya, kata dia, bagi remaja perempuan dan ibu-ibu atau perempuan pada umumnya, dalam situasi sekarang, sangat rawan mendapatkan pelecehan seksual atau percobaan pemerkosaan dan lain sebagainya di lokasi pengungsian.

“Ini harus di perhatikan secara serius, penanggulangan pascabencana harus mengedepankan perlindungan terhadap perempuan di lokasi pengungsian. Pemerintah perlu memastikan bahwa lokasi pengungsian dan tenda-tenda korban harus bebas hal-hal negative yang kemungkinan menimpa perempuan,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa, keamanan dan perlindungan perempuan dan anak, dari kekerasan secara fisik dan mental harus di perhatikan secara serius oleh pemerintah dalam penanggulangan pascabencana.

Hal ini menyangkut dengan pemenuhan hak-hak manusia, hak-hak perempuan dan anak di lokasi pengungsian pascabencana, yang harus di jamin oleh pemerintah.

Karena itu, sebut dia, penanganan banjir bandang di Kabupaten Sigi, harus banyak mengambil pelajaran dari penanganan dan penanggulangan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.

Paling tidak, menurut dia, bagaimana kelemahan, kekurangan dan berbagai soal yang terjadi, yang merugikan korban dalam respon darurat kebencanaan, pada peristiwa pascabencana 28 September 2018, tidak terulang dan/atau terjadi lagi dalam merespon korban banjir Kabupaten Sigi.

 

Komnas HAM serahkan poin-poin rekomendasi ke pemerintah

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar