counter

Komisi VIII: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas DPR-pemerintah

Komisi VIII: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas DPR-pemerintah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise (kanan) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher (tengah) dan Deputi Perlindungan Anak Nahar (kiri) saat jumpa pers peluncuran Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 di Jakarta, Selasa (7/5/2019). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih dibahas oleh Panitia Kerja DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah untuk membahas daftar inventaris masalah.

"Saat ini tinggal satu kali masa reses DPR. Saya sebagai ketua omisi mendorong agar pembahasan bisa segera selesai," kata Ali Taher saat peluncuran Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 di Jakarta, Selasa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan dorongan masyarakat agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan sebagai undang-undang juga sangat kuat.

"Kita doakan agar RUU itu bisa cepat diselesaikan dan disahkan," ujarnya.

Menurut Ali, perempuan dan anak adalah manusia mulia bagi bangsa Indonesia, tetapi sering terpinggirkan pemenuhan hak-haknya.

Berbagai hasil riset menunjukkan hak-hak hukum bagi perempuan dan anak belum bisa dipenuhi secara maksimal.

"Padahal, surga ada di bawah telapak kaki ibu dan anak-anak adalah kuku-kuku surga," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan daftar isian masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari pemerintah disusun oleh lintas kementerian.

"Saya berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa segera menindaklanjuti. Kebetulan dalam waktu dekat akan ada rapat antarkementerian untuk membahas pertemuan dengan DPR," jelasnya.

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum dibahas

Komentar