counter

Kementerian PUPR ingin pemda sediakan lahan pengolahan sampah

Kementerian PUPR ingin pemda sediakan lahan pengolahan sampah

Ilustrasi - TPSS di Kota Depok. (Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

... Dukungan pemerintah kabupaten dan kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginginkan pemerintah daerah (Pemda) menyediakan lahan untuk tempat pengolahan sampah sementara (TPPS) yang berguna untuk mengatasi permasalahan sampah di Nusantara.

"Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar. Sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi mengatakan, pembangunan TPSS tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi layak termasuk persampahan bagi masyarakat.

Dalam kurun 2015-2018, Kementerian PUPR telah membangun tempat pengolahan sampah yang memberi manfaat bagi 9,8 juta orang.

Sedangkan pada 2019 pembangunan infrastruktur persampahan dapat melayani kebutuhan 416.680 kepala keluarga, sehingga total penanganan pada 2015-2019 mencapai 10,2 Juta KK.

Salah satu kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dengan Pemerintah Kota Depok, yaitu dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) Kota Depok yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Depok yang telah diresmikan pada awal Maret 2019.

TPSS ini dilengkapi mesin pemilah, mesin pencacah, dan mesin pembuat pelet sebagai bahan bakar energi dengan kemampuan mengolah sampah mencapai 3 ton per hari. TPSS tersebut dihibahkan oleh Kementerian PUPR dan selanjutnya untuk operasionalnya dilakukan oleh Pemkot Depok.

Sebagaimana diwartakan, volume sampah DKI Jakarta yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, pada hari pertama puasa Ramadhan 1440 Hijriah, Senin (6/5), bertambah 864 ton menjadi 7.864 ton, menurut data Unit Pelaksana Teknis TPST Bantargebang.

Petugas di TPST Bantargebang Ahmad Nur Mubarok di Bekasi, Selasa (7/5) mengatakan bahwa ada 12 truk yang dalam 24 jam mengangkut sampah dari wilayah DKI Jakarta ke Bantargebang pada hari pertama Ramadhan.

Dia mengatakan peningkatan volume sampah dari wilayah DKI Jakarta selama bulan puasa tahun ini kemungkinan kurang lebih sama dengan tahun lalu, sekitar empat persen, utamanya berasal dari tempat-tempat perdagangan takjil dan pasar-pasar kaget.

Limbah makanan masih mendominasi jenis sampah yang ada di TPST Bantar Gebang, dengan persentase mencapai hingga 39 persen dari keseluruhan limbah padat kota yang masuk per hari.

Selain limbah makanan, sampah plastik juga mendominasi jenis sampah dengan persentase mencapai 33 persen. Sampah lainnya adalah limbah tekstil sembilan persen, limbah berbahaya empat persen, kayu dan rumput empat persen, kertas empat persen, karet/kulit tiga persen, limbah hewan peliharaan dua persen, dan sampah lainnya dua persen.

 

Presiden sesalkan ratas soal sampah tanpa kemajuan berarti

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar