"Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang membahas bagaimana koordinasi kaitan dengan pelayanan kesehatan antar instansi terkait dalam penanganan bencana," kata Bambang Poerwanto di Pandeglang, Kamis.
Ia mengatakan, dalam kunjungan tersebut ingin mengetahui apakah ada suatu kendala atau tidak, baik itu koordinasi antara instansi maupun sarana dan prasarana dalam penanganan bencana.
Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan kedatangan ombudsman untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana penanganan bencana tsunami, karena Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) menilai dan mengevaluasi kinerja aparatur terkait penanganan bencana tsunami.
"Pada intinya mereka (Ombudsman) akan membantu kita dari penilaian serta evaluasi terkait penanganan bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang," ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan RD. Dewi Setiani, Kepala Dinas Sosial Tati Suwagiharti, Kadis Lingkungan Hidup Asep Rahmat dan Kepala BPBD Deni Kurnia.
Kabupaten Pandeglang salah satu wilayah di Provinsi Banten yang tertimpa bencana tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka berat hingga sedang, dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal karena hancur diterjang ombak tsunami.
Penduduk yang berada di dekat pantai sebagian besar terkena dampak tsunami, baik di sepanjang perairan Pandeglang seperti Pantai Tanjung Lesung, juga sepanjang perairan di Kabupaten serang seperti di Pantai Annyer dan Pantai Carita.
Berbagai bantuan datang dari sejumlah elemen masyarakat dari luar Pandeglang baik dari instansi pemerintah provinsi maupun perusahaan BUMN dan swasta serta ormas-ormas yang peduli terhadap kemanusiaan, namun trauma yang dialami warga Pandeglang masih dirasakan sampai saat ini, sehingga masih perlu memulihkannya.
Pewarta: Ridwan Chaidir
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
