Surabaya (ANTARA News) - Pemprov Jatim bekerja sama dengan sejumlah kabupaten/kota akan berupaya menyiapkan lahan abadi untuk pertanian seluas satu juta hektar, yang tidak bisa dialihfungsikan untuk permukiman atau kepentingan bisnis. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim, Ir Muhammad Maksum mengemukakan hal itu kepada wartawan di Surabaya, Senin, usai mendampingi pertemuan Gubernur Jatim Imam Utomo dengan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ir Mindo Sianipar. Kunjungan 18 orang angota Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jatim salah satunya dalam rangka mencari masukan pembuatan RUU tentang Lahan Abadi. "Dengan rencana lahan abadi satu juta hektar, perbaikan irigasi, penggunaan teknologi dan pemanfaatan bibit unggul, Jatim tidak perlu khawatir kekurangan bahan makanan, apalagi selama ini Jatim selalu surplus," katanya. Maksum mengaku tidak khawatir dengan penyusutan lahan pertanian setiap tahun, yang penting harus diimbangi dengan intensifikasi pertanian. "Sebenarnya tidak ada pengurangan lahan pertanian di Jatim dari 2006 ke 2007. Yang terjadi adalah penggantian tanaman oleh petani dari kedelai ke jagung. Petani beralih ke jagung karena harga jagung sekarang cukup tinggi yakni Rp2.350/Kg," katanya. Sebenarnya, ujar Maksum, petani sudah tahu analisa usaha tani sehingga yang lebih menguntungkan yang akan ditanam. "Kita tidak bisa memaksa petani untuk menanam kedelai, kalau mereka rugi ya tidak mau," katanya. Menurut Maksum, alih fungsi tanah tergantung kabupaten/kota karena di daerah ada tim sembilan yang dipimpin oleh bupati/sekda, sehingga kalau mereka tidak melepas lahan sebenarnya lahan masih aman untuk pertanian. Namun demikian, dia mendukung langkah pemerintah untuk membuat Undang-Undang Lahan Abadi. "Kalau tidak punya undang-undang ya habis lahan kita," katanya. Maksum mengatakan, penggunaan padi hibrida produksinya sudah diatas 10 ton per hektar. "Jatim ditarget satu juta ton, tapi baru terealisir 500 ribu ton beras, karena datangnya kegiatan lambat semestinya Pebruari dimulai akhir Juli, untuk 2008 disiapkan mulai sekarang sehingga cukup," katanya. Sementara itu anggota Komisi IV DPR Ario Wijanarko mengatakan, jumlah lahan pertanian saat ini semakin berkurang dan perlu dibentuk aturan yang dapat menekan alih fungsi lahan pertanian sehingga jumlah lahan pertanian tidak terus menyusut. "Menyusutnya lahan pertanian ini dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian dan jalan. Mestinya lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan menjadi real estate," ujarnya. Alih fungsi ini, ujar dia, karena kurangnya pemahaman petani dan kebutuhan yang mendesak, sehingga terpaksa menjual lahannya. "Petani dituntut untuk lebih cerdas menyiasati pola tanam, sehingga produksi meningkat," katanya. Dia mencontohkan, pertanian di Selandia Baru dan Jepang, tidak hanya menanam padi tetapi berbagai komoditi yang bernilai jual tinggi seperti anggur dan buah-buahan lainnya. Selain itu jumlah lahan yang dimiliki petani Selandia Baru dan Jepang lebih banyak. "Di sana tiap petani menggarap lahan sekitar tiga ribu hektare, tapi di tanah air hanya 0,5 hektar. Hal ini dipengaruhi juga oleh ketersediaan lahan pertanian," katanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007