Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu, mencanangkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan perlindungan hutan yang lestari. HKm merupakan model pembangunan kehutanan berbasis masyarakat dalam kerangka pemanfaatan kawasan hutan secara lestari. Sasaran HKm adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan bertujuan memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu atau mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Menandai pencanangan itu, Wapres yang didampingi Menhut MS Kaban dan Mentan Anton Apriyantono menanam pohon beringin hijau dan Gubernur DIY Sri Sultan HBX menanam pohon nagasari. Selain itu, Wapres juga menyaksikan penandatanganan naskah Kerja sama Pengelolaan Hutan oleh enam perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu UGM, UNY, UMY, UII, Atma Jaya dan UPN dengan Gubernur DIY. Keenam kampus tersebut, menurut Sri Sultan, akan mengelola area seluas 60 hektar dari total 100 hektar kawasan hutan kemasyarakatan yang ada di Yogyakarta. Dengan mengelola lahan kehutanan yang ditanami pohon-pohon jati itu, Sri Sultan berharap, kampus-kampus itu bisa memberi beasiswa kepada banyak mahasiswa kurang mampu dengan imbalan hasil panen jati setelah 15 tahun ditanam. Sementara itu Wapres dalam sambutannya mengatakan bahwa sewaktu dirinya menjadi Menko Kesra ditahun 2002, dirinya selalu berkeliling daerah untuk memberikan bantuan karena bencana, apakah akibat banjir atau kekeringan. "Penyebabnya sebenarnya cuma satu, hutan yang sudah rusak dimana-mana," ujarnya. Karena itu, cara mengatasi masalah itu juga hanya satu juga caranya, yakni memperbaiki hutan diseluruh Indonesia dengan menggerakkan semua pihak agar terlibat didalamnya. Pada bagian lain, Wapres menyindir bahwa pada masa lalu orang yang paling banyak menebang hutan adalah orang yang paling dihormati karena mereka memberikan kontribusi terbesar buat devisa. "Sekarang semua berubah. Apa yang paling dihormati masa lalu, telah diraih hasilnya berupa bencana alam dimana-mana saat ini," ujarnya. Selain itu, kata Wapres, dana reboisasi yang seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk rehabilitasi hutan, tapi ternyata dana itu hanya disimpan di bank-bank. "Jadi dana kehutanan itu bukan menghasilkan hutan tapi menghasilkan bunga (bank)," ujarnya dan disambut tepuk tangan mereka yang hadir. Mengakhiri kunjungan kerjanya di DIY, Wapres bersama rombongannya menyempatkan diri meninjau lokasi kegiatan hutan kemasyarakatan dan hutan Wanagama yang merupakan hutan penelitian milik UGM. Sementara itu di seluruh Yogya tercatat 42 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan dan telah direkomendasikan memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007. Selain itu diserahkan pula Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Surat Penetapan Kesatuan Penggelolaan Hutan serta penyerahkan penetapan areal kerja HKm kepada Gubernur DIY, Bupati Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus dan Lombok Tengah. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007