counter

KPK geledah kantor Bupati Bengkalis

KPK geledah kantor Bupati Bengkalis

Dua orang tim KPK memasuki ruangan yang ada ri kantor Bupati Bengkalis, Rabu (15/05/2019). (Antaranews/Alfisnardo).

Bengkalis (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Rabu sekitar pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Antara, ada tiga petugas KPK yang terlihat menggeledah kantor bupati. Mereka mengenakan rompi bertuliskan KPK, dan keluar masuk ruangan di Kantor Bupati, di Jalan Ahmad Yani.

Penggeledahan ini juga dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Bengkalis bersenjata api laras. Namun, belum jelas penggeledahan ini terkait dengan kasus apa.

"Iya, sekitar jam 12.00 WIB lebih tadi bang masuknya. Ruang mana yang diatas kami tidak tahu," ungkap salah seorang petugas jaga Kantor Bupati yang enggan disebutkan namanya

Setelah melakukan penggeledahan kurang lebih 3 jam, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya keluar dari gedung utama Kantor Bupati Bengkalis, Jalan Ahmad Yani.

Dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata api laras dari Polres Bengkalis, petugas KPK tersebut langsung menuju dua unit kendaraan roda empat yang sudah menunggu.

Tim KPK yang keluar dari gedung utama Kantor Bupati ini tampak sedang membawa dua buah koper. Apakah koper tersebut membawa dokumen atau tidak, itu belum jelas.

Usai menaiki kendaraan roda empat, Tim KPK tanpa bisa dimintai keterangan langsung meninggalkan Kantor Bupati.

Juru bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan atas penggeledahan tersebut. Ia menyatakan ada tiga lokasi yang digeledah oleh petugas komisi antirasuah itu.

"Ya, hari ini ada tiga lokasi penggeledahan. Tim KPK ditugaskan di Bengkalis untuk lakukan penggeledahan di Kantor dan Pendopo Bupati, serta kantor dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disana. Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait anggaran proyek jalan di Bengkalis." ujar Febri.

 

Pewarta: Alfisnardo
Editor: Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Plt Menkumham: UU KPK baru berlaku meski belum diteken Presiden

Komentar