counter

Ahli: Tuduhan korupsi Menpora harus diuji secara hukum

Ahli: Tuduhan korupsi Menpora harus diuji secara hukum

Menpora Imam Nahrawi meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (24/1/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp/aa

Publik bisa saja menganggap ini ada pidana, tapi pemetaan hukum terkait apakah keputusan yang diambil oleh Menpora itu benar atau tidak, itu harus diuji secara hukum
Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menyatakan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018 yang dikaitkan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi harus diuji secara hukum.

Nasrullah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menyatakan tuduhan terhadap Menpora sebagai pengambil keputusan harus bertanggung jawab terkait dugaan korupsi dana hibah KONI tidak tepat.

"Publik bisa saja menganggap ini ada pidana, tapi pemetaan hukum terkait apakah keputusan yang diambil oleh Menpora itu benar atau tidak, itu harus diuji secara hukum," ujar Nasrullah.

Ia menjelaskan kebijakan Menpora mengenai dana hibah KONI bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika penyidik menemukan unsur koruptif yang menguntungkan diri sendiri atau seseorang.

"Tapi, jika keputusan yang diambil Menpora itu murni karena itikad baik, tapi pada pelaksanaannya ada anak buahnya yang nakal, itu tidak bisa dipidana," ucapnya.

Nasrullah meminta masyarakat percaya kepada penegak hukum menyelidiki guna menyimpulkan Menpora terlibat korupsi dana hibah KONI atau tidak.

Pengacara senior itu juga mengimbau media maupun masyarakat tidak "mengarahkan" Menpora terlibat kasus korupsi dan mengawal penyidikan kasus itu agar transparan, objektif, serta tidak tebang pilih.

Stadion Papua Bangkit siap digunakan untuk PON 2020

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar