"Komisi VI DPR mendorong Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga pangan.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mendorong berbagai pihak terkait seperti Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar dalam rangka menurunkan harga pangan sehingga lebih terjangkau berbagai kalangan warga.

"Komisi VI DPR mendorong Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga pangan," kata Dito Ganinduto di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Bulog yang telah melakukan ekspor, tetapi diharapkan  ekspor itu tidak menyebabkan terjadi  kekurangan pangan.

Namun, Dito juga mengemukakan bahwa Bulog sudah menjamin bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai terdapat pekerjaan rumah yang besar di Bulog menyangkut tata kelola yang baik untuk menjalankan tugas menyangga pangan nasional.

Salah satu tugas yang belum usai tersebut, lanjutnya, antara lain belum adanya data yang baik mengenai produksi, maupun kebutuhan dan ketersediaan pasokan di gudang.

Sebelumnya Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Saidah Sakwan mengatakan bahwa  pemerintah perlu lebih menyeimbangkan kepentingan antara pihak produsen dan konsumen pangan terutama dengan manajemen stok pangan nasional yang tepat dan memadai.

"Pangan di Indonesia punya setidaknya dua pilar, yaitu kesejahteraan produsen dan kesejahteraan konsumen," katanya di Jakarta, Senin (13/5).

Menurut Saidah Sakwan, hal terpenting dalam manajemen stok pangan nasional adalah menyeimbangkan antara kedua sisi hulu dan hilir ini.

Sebelumnya, Peneliti CIPS Muhammad Diheim Biru menyatakan bahwa fenomena tingkat harga pangan yang mahal di tengah masyarakat merupakan indikasi dari adanya kesenjangan antara produksi pangan dengan pemenuhan pangan warga.

"Indikator harga mahal pada daging, gula, dan beras menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara produksi pangan domestik dengan pemenuhan kebutuhan di pasar," kata Muhammad Diheim Biru.

Menurut Diheim, kalau kebijakan pangan terus dibatasi, serta tidak dilakukan adanya upaya untuk menyederhanakan rantai distribusi dan juga masih adanya pembatasan peran swasta di pasar, maka harga pangan kemungkinan akan tetap tinggi karena kesenjangan tadi.

Sementara itu, ujar dia, pembenahan untuk sektor perdagangan juga penting, antara lain karena untuk bidang pangan, rantai komoditas konsumsi rakyat di Indonesia masih cenderung lebih banyak dikendalikan oleh pihak BUMN.

Ia berpendapat bahwa selama ini, peran swasta di pasar domestik masih dibatasi oleh kebijakan kementerian-kementerian terkait. Harga komoditas yang merupakan bahan pangan utama seperti beras, gula, dan daging-dagingan, masih terlampau mahal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan India.

Secara ideal, lanjutnya, apabila laju pasokan pangan ke pasar lebih cepat karena rantai distribusi yang lebih singkat, juga diiringi dengan peningkatan produktivitas yang tinggi, pasokan pangan domestik bisa memenuhi permintaan di pasar dan komoditas menjadi lebih murah untuk dibeli oleh konsumen masyarakat kelas ekonomi bawah rata-rata.
Baca juga: Bulog-BI NTB bersinergi gelar pasar murah Ramadhan
Baca juga: Dalam dua jam, 200 kg bawang putih ludes pada OP Bulog Madiun

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019