counter

Tokoh agama Lampung gelar Multaqo untuk Indonesia damai

Tokoh agama Lampung gelar Multaqo untuk Indonesia damai

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung KH Khairuddin Tahmid saat memberikan sambutan, pada Multaqo tokoh agama (Antara Lampung/Ardiansyah) (Antara Lampung/Ardiansyah)

Kita ajak warga masyarakat untuk tidak terpancing dengan aksi yang inkonstitusional yang akan banyak menjadikan kemudharatan dan membawa efek negatif sekaligus tidak sejalan dengan prinsip agama Islam yang cinta kedamaian, katanya
Bandarlampung (ANTARA) - Tokoh agama yang terdiri atas ulama, cendikiawan muslim dan lintas agama Lampung menggelar Multaqo (pertemuan) untuk mewujudkan Indonesia damai, mengingat eskalasi politik saat ini menjelang pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei 2019

"Kegiatan itu, untuk mewujudkan Indonesia damai, khususnya di Provinsi Lampung," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung KH Khairuddin Tahmid, di Bandarlampung, Senin.

Ia menyebutkan, dalam Multaqo tersebut, para pimpinan ormas Islam dan para cendekiawan Lampung akan memaparkan dan menyerukan kedamaian, mempererat silaturahmi sesama anak bangsa.

Selain itu, untuk menjauhi pertengkaran, perpecahan dan tindakan lainnya serta saling memaafkan satu sama lain serta mengajak masyarakat Lampung untuk menjaga kondusivitas.

"Para ulama dan tokoh Lampung berkomitmen dan sepakat menjaga kondusivitas Lampung untuk Indonesia damai pascapesta demokrasi yang sudah digelar pada April lalu," ujarnya

Saat ini, menurut dia, harus diingatkan kembali semangat untuk terus menumbuhkan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika sekaligus menghindari segala bentuk provokasi, fitnah dan kekerasan dengan menaati perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk hormat dan kepatuhan warga kepada pemerintah.

"Kita ajak warga masyarakat untuk tidak terpancing dengan aksi yang inkonstitusional yang akan banyak menjadikan kemudharatan dan membawa efek negatif sekaligus tidak sejalan dengan prinsip agama Islam yang cinta kedamaian," katanya.

Terkait "people power", doktor hukum tata negara dan politik hukum (Siyasah Syar'iyyah) menilai gerakan tersebut tidak perlu dilakukan karena merupakan tindakan yang lebih banyak membawa kemudharatan dari pada kemanfaatan.

Ia mengajak semua elemen untuk memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam bekerja dan menghasilkan keputusan.

Sebagai lembaga resmi, lanjut dia, KPU sudah bekerja maksimal dan harus didukung dalam mengambil keputusan pada 22 Mei mendatang.

"Jangan sampai negara tidak kondusif apalagi sampai berantakan hanya gara-gara pilpres. Ini (pilpres, red) kan akan berulang kembali lima tahun mendatang. Sudah menjadi agenda demokrasi lima tahunan. Maka semua pihak harus lapang dada dan menerima keputusan KPU," tegasnya.

Kahirudin Tahmid mengatakan bahwa siapapun yang akan terpilih merupakan ketetapan dari Allah SWT dan yang terbaik untuk Indonesia.

Apalagi, lanjut dia, keputusan yang akan diambil oleh KPU dilakukan di bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah.

"Tentu akan menambah keberkahan untuk mewujudkan Baldatun Tahyyibatun wa Rabbun Ghafur.

Multaqo ulama ini juga akan diikuti oleh perwakilan tokoh agama dan cendekiawan muslim dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

"Masyarakat diharap tenang menunggu pengumuman dari KPU dan kami para ulama menolak people power. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI," tambahnya.

Pewarta: Agus Wira Sukarta dan Ardiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tokoh agama bertemu Jokowi bahas karhutla hingga demonstrasi mahasiswa

Komentar