counter

Di DK PBB, Indonesia tegas dukung perlindungan warga sipil

Di DK PBB, Indonesia tegas dukung perlindungan warga sipil

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (tengah) memimpin Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata (Protection of Civilians in Armed Conflict) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (23/5). (Kemlu RI)

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menegaskan kembali dukungan di hadapan sidang Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memperkuat kemitraan internasional terkait pemajuan perlindungan HAM, khususnya bagi warga sipil dalam konflik bersenjata.

“Indonesia telah proaktif dalam upaya memberdayakan masyarakat Palestina untuk memungkinkan mereka mendapatkan akses yang lebih baik ke kebutuhan dasar,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memimpin Sidang Terbuka DK PBB mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata (Protection of Civilians in Armed Conflict) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (23/5).

Melalui keterangan tertulisnya, Jumat, Menlu Retno menyebut kontribusi Indonesia selama ini tercermin melalui peran aktif Indonesia dalam mendukung isu perlindungan warga sipil di berbagai forum internasional dan pemberian bantuan teknis kepada berbagai negara di bidang infrastruktur dan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satunya, bantuan Indonesia untuk membangun rumah sakit di Gaza yang telah menyediakan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan serta mengurangi penderitaan warga sipil yang hidup di bawah pendudukan Israel.

Menlu RI juga menekankan pemberdayaan komunitas merupakan elemen kunci peningkatan kapasitas negara dalam perlindungan warga sipil.

Keterlibatan komunitas lokal, termasuk perempuan, dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan warga sipil akan lebih efektif dalam pencapaian sasaran.

“Menyadari bahwa perempuan dan anak-anak menghadapi risiko tertinggi dalam situasi konflik, partisipasi perempuan dalam program-program ini akan membantu meningkatkan efektivitas program,” ujar Retno.

Di garis depan, pasukan penjaga perdamaian PBB dan aktor kemanusiaan tetap menjadi agen utama.

Dengan demikian, keterampilan dan kapasitas peacekeeper dan aktor kemanusiaan harus terus diperbarui dan diperkuat sehingga mereka dapat lebih siap dalam menangani tantangan baru dan yang muncul di lapangan.

“Berdasarkan pengalaman pasukan penjaga perdamaian Indonesia, penguasaan soft skills telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat,” kata Menlu Retno.

Selain itu, keterampilan pengumpulan intelijen diperlukan untuk memastikan keberhasilan sistem peringatan dini untuk mendeteksi dan mencegah potensi krisis kemanusiaan.

Sidang Terbuka DK PBB tersebut merupakan rangkaian kegiatan utama Presidensi DK PBB Indonesia pada Mei 2019, yang mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian”.

Sidang dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hadir yang menyampaikan Laporan Tahunan terkait implementasi agenda Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata, Presiden Palang Merah Internasional (ICRC) Peter Maurer dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Federico Borello.

Pertemuan itu juga menandai peringatan 20 tahun pembahasan agenda perlindungan warga sipil di DK PBB serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.

Baca juga: Menlu: pasukan penjaga perdamaian contoh nyata kemitraan global

Baca juga: Menlu RI sampaikan tiga hal penting atasi masalah Palestina

Baca juga: Sekjen PBB puji keterlibatan Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian


 

Indonesia ajak berinvestasi perdamaian dan proteksi sipil

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar