Walhi : Pemerintah harus temui warga terkait tanggul penahan tsunami

Walhi : Pemerintah harus temui warga terkait tanggul penahan tsunami

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR menggelar konsultasi publik dalam rangka studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penyusunan LARAP pembangunan tanggul/dindin penahan pantai dan tsunami yang telah berlangsung pada Jumat 24 Mei 2019 di Palu. (ANTARA/HO/Walhi Sulteng/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Walhi Sulawesi Tengah mendesak Pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membawahi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dan konsultan perencanaan dan pelaksana  untuk turun lapangan dan menemui masyarakat di pesisir atau yang bersentuhan langsung dengan rencana pembangunan tanggul/dinding penahan pantai dan tsunami.

“Konsultan dan pemerintah segera turun ke lapangan untuk bertemu kembali dengan warga dan mendengarkan keinginan warga atas rencana pembangunan ini,” kata Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Haris Lapabira, Minggu.

Dia mengemukakan, pembangunan pascabencana di Kota Palu sebaiknya tidak hanya menjadi “pesanan dari para sponsor misalnya ADB dan dari JICA”.

"Kalau memang pembangunan ini benar untuk kebutuhan masyarakat, harusnya persoalan-persoalan yang mengemuka di masyarakat (soal tanah warga dan lain sebagainya) sudah selesai sejak diawal, kemudian dikonsultasikan. Pembangunan tanggul ini seperti dipaksakan seolah-olah ada agenda besar dalam pembangunan tersebut. Apalagi seperti yang dijelaskan tadi bahwa pembiayaan pembangunan ini menggunakan dana utang. Jangan sampai semangat kita untuk memperbaiki daerah, justru akan melahirkan masalah baru terhadap masyarakat. Jadi jangan sampai Pembangunan ini hanya menjadi ilusi bagi masyarakat,” sebut Haris.

Pemerintah akan membangun tanggul/dinding penahan pantai dan penahan tsunami di pesisir Teluk Palu meliputi beberapa kelurahan. Pemerintah baru melaksanakan konsultasi publik terkait pembangunan tanggul/dinding penahan pantai Teluk Palu.

Tanggul penahan pantai Teluk Palu dibangun dengan Panjang 7 kilo meter mulai dari Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Silae Kecamatan Palu Barat, hingga Kecamatan Ulujadi untuk bagian barat Teluk Palu. Kemudian, untuk bagian timur Teluk Palu melintasi Kelurahan Besusu Barat, Keluraha Talise, Kecamatan Palu Timur hingga Kecamatan Mantikulore tepatnya di Wina Bech Hotel. Sedangkan untuk tanggul tsunami masih dalam proses kajian.
PT Indra Karya selaku Konsultan pelaksana merencanakan dua kegiatan pembangunan meliputi pembangunan tanggul/dinding pantai Teluk Palu dan tanggul/dinding penahan tsunami.

Tanggul pengaman ini akan menggunakan batu gajah yang akan dihampar di sepanjang pesisir teluk Palu sepanjang 7 Km dan menggunakan dana yang bersumber dari ADB, sedangkan untuk tanggul tsunami menggunakan dana dari JICA.

Sementara itu Lurah Lere Kecamatan Palu Barat, mengemukakan masyarakat Kelurahan Lere, sebagian besar masyarakatnya saat ini berprofesi sebagai nelayan, jadi bila dilakukan pembangunan tanggul, maka warga akan kehilangan tambatan perahu.

Dia juga menerangkan bahwa, dalam rencana pembangunan tanggul ini akan ada kolam besar berukuran 50 x 100 yang akan dibangun di kelurahan Lere, itu pasti akan menggunakan lahan warga, menurutnya ini perlu dimusyawarahkan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR menggelar konsultasi publik dalam rangka studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penyusunan LARAP pembangunan tanggul/dindin penahan pantai dan tsunami yang telah berlangsung pada Jumat 24 Mei 2019 di Palu. (Antaranews/Walhi Sulteng/Muhammad Hajiji)

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Walhi minta Pemprov DKI pulihkan Teluk Jakarta

Komentar