Copyright © ANTARA 2008
DPR Minta Presiden Tak Terpengaruh Kasus Aliran Dana DI
- Minggu, 20 Januari 2008 14:42 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Komisi XI DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terpengaruh kasus aliran dana BI dalam menentukan calon gubernur BI yang akan diajukan ke DPR Februari mendatang.
"Kita harapkan Presiden bisa jernih melihat siapa yang cocok untuk menjadi gubernur BI mendatang. Posisi gubernur BI itu seperti panglima di moneter. Janganlah kasus yang belum jelas ini, mengacaukan pertimbangan presiden," kata Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, di Jakarta, Minggu.
Ditambahkannya, kasus itu belum terbukti kebenarannya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar menentukan seseorang bersalah atau tidak.
Menurutnya, untuk menduduki jabatan gubernur BI periode 2008 - 2013 banyak figur yang baik dan cocok yang berasal dari dalam BI. Bahkan Gubernur BI saat ini, Burhanuddin Abdullah, dinilai masih mampu melanjutkan kepemimpinan dalam lima tahun mendatang.
"Yang pasti calon gubernur BI itu adalah orang yang familiar dengan bidang kerja BI. Jadi dia tidak perlu belajar lagi dari awal. Pak Burhanuddin juga masih cocok untuk diberi kesempatan kembali," katanya.
Awal mengatakan, proses pemilihan gubernur BI juga harus bersih dari unsur politis, karena hal itu bisa menyebabkan indepensi BI berkurang dan bisa berbahaya bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan bahwa Burhanuddin merupakan figur yang mampu menjaga independensi BI, termasuk berbeda pendapat dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menjadi wewenang BI.
Oleh karena itu, Maruarar mengusulkan agar Burhanuddin diberi kesempatan menjabat gubernur BI dalam lima tahun mendatang.
"Keberanian Burhanuddin berbeda pendapat dengan pemerintah dalam beberapa hal menunjukan independensi BI. Ini patut didukung," katanya.
Kasus aliran dana BI kepada sejumlah anggota DPR pada tahun anggaran 2003 hingga saat ini masih terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana itu dikeluarkan BI untuk anggaran diseminasi para anggota DPR seperti untuk penyelenggaraan seminar serta sosialisasi UU yang terkait tugas BI. (*)
