Kita berharap para kontestan tetap konsisten dan nantinya dapat menerima apapun keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). Karena menerima itu tidak akan memperpanjang permasalahan. Dan stabilitas terjamin."
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebutkan Lebaran Tahun 2019 ini relatif lebih aman dan lancar dibandingkan tahun lalu.

"Kita bersyukur mudik lebaran tahun ini relatif lebih aman dan lancar dari tahun lalu," kata Wiranto saat memimpin rapat tingkat menteri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Hadir dalam rapat itu, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung AM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Wiranto menyebut indikasinya adalah tingkat kecelakaan yang menurun dari tahun-tahun lalu. Tahun lalu angka kecelakaan sebanyak 1491 kecelakaan, namun tahun ini menyusut menjadi 529 kecelakaan.

"Korban meninggal pun mengalami penurunan. Sebanyak 331 korban meninggal pada tahun lalu, pada tahun ini 132 korban meninggal. Ada penurunan lebih dari 50 persen," kata mantan Panglima ABRI ini.

Wiranto juga mengklaim Lebaran tahun ini relatif aman dari gangguan teror.

"Salat Ied relatif aman, tidak ada laporan dari daerah gangguan. Aktivitas lebaran di daerah juga relatif aman, tidak ada laporan teror," ujar Wiranto.

Namun demikian, ia mengaku sempat ada pertikaian warga di Buton, Sulawesi Tenggara yang menyebabkan beberapa warga meninggal dunia, bisa diatasi oleh aparat kepolisian setempat.

"Kita tetap melakukan evaluasi apa yang telah dilakukan dan diharapkan ke depan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi," kata Wiranto.

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah berkonsentrasi menjaga stabilitas politik. Apalagi sidang penyelesaian sengketa pemilihan umum 2019 di Mahkamah Konstitusi sudah semakin dekat.

"Kita berharap para kontestan tetap konsisten dan nantinya dapat menerima apapun keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). Karena menerima itu tidak akan memperpanjang permasalahan. Dan stabilitas terjamin," ucapnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019