"Kami bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan pagu kebutuhan untuk membiayai program-program prioritas," kata Fary Djemy Francis dalam rilis di Jakarta, Kamis.
Kalimat tersebut juga merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR beserta jajaran di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
Selain kenaikan pagu anggaran, ujar Fary, pihaknya juga mendorong Kementerian PUPR untuk memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, seperti pengendalian banjir, air minum, sanitasi dan penyediaan hunian layak.
"Tahun ini, Bina Marga (pembangunan jalan) sudah melampaui target, kami berharap yang skala nasional seperti air, hunian layak dan sanitasi dapat diprioritaskan dengan menambah anggaran," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp103,87 triliun atau lebih kecil dari pagu yang diusulkan sebelumnya yaitu Rp137,48 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, program infrastruktur PUPR tahun 2020 akan melanjutkan atau menyelesaikan Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, ujar dia, program infrastruktur lainnya adalah menuntaskan capaian target Renstra/RPJMN 2015-2019, meningkatkan berbagai Program Kerakyatan, membangun Jembatan Gantung serta membangun sarana dan prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM (manajerial dan staf pelaksana) serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
"Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015 - 2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR terdapat 9 sasaran pokok tercapai, 8 sasaran pokok perlu kerja keras, dan 4 sasaran pokok sulit tercapai," kata Menteri Basuki.
Ia memaparkan, sembilan sasaran pokok yang tercapai adalah pembangunan jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.
Sedangkan delapan sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak, irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.
Sementara empat sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak.
Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, dari pagu indikatif sebesar Rp 103,87 triliun, diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 38,8 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,8 triliun, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Rp 15,6 triliun, perumahan Rp 8 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pengembangan inovasi teknologi dan layanan manajemen.
Untuk infrastruktur SDA, salah satu Proyek Strategis Nasional yang akan dilanjutkan pada tahun 2020 yakni pembangunan bendungan. Pada kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 29 bendungan selesai, sementara untuk keseluruhan ditargetkan akan selesai tahun 2023.
Baca juga: Kementerian PUPR dapat pagu indikatif tahun 2020 Rp103,87 triliun
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
