“Sebelumnya setiap Pelindo memiliki sistem pembayaran sendiri yang berlaku sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian Menteri BUMN memberikan arahan agar keempat Pelindo bersinergi menyusun dan menerapkan sistem pembayaran tarif jasa kepelabuhanan berbasis elektronik (single billing) yang terintegrasi secara nasional,” kata Direktur Utama Pelindo III Doso Agung dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Sabtu.
Doso Agung menjelaskan bahwa kini dengan kemajuan teknologi dan jaringan internet telah mampu mengeliminasi keterbatasan pertemuan fisik dan waktu dalam memberikan pelayanan jasa yang prima.
"Standarisasi ini membuat proses bisnis berjalan lebih simple dan terukur, sehingga dapat tercapai efisiensi yang diharapkan akan berimbas positif untuk menekan biaya logistik nasional,” katanya.
Sementara itu Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengungkapkan bahwa kesiapan sistem teknologi informasi yang dimiliki Pelindo III diharapkan dapat berkontribusi dalam penyiapan The New IBS yang akan berlaku pada pelabuhan di wilayah kerja keempat Pelindo.
“Di tahap awal akan fokus pada segmen peti kemas dengan formulir yang telah terstandarisasi untuk proses receiving dan delivery peti kemas. Nantinya setelah lancar akan terus dikembangkan pada pelabuhan lain dan komoditas kargo lainnya,” katanya.
Para pengguna jasa kepelabuhanan nantinya cukup mengatur kebutuhannya secara online melalui aplikasi dalam telepon genggam dengan tiga layanan utama, yaitu e-booking untuk memesan layanan, e-billing untuk mengakses tagihan, dan e-payment untuk membayar secaraonline.
Pada fase awal dari kerja sama tersebut masing-masing Pelindo akan menunjuk 1 terminal peti kemas yang akan diintegrasikan, yaitu TPKD Belawan milik Pelindo I, TP 2 Priok milik Pelindo II, TPK Banjarmasin milik Pelindo III, dan TP Tarakan milik Pelindo IV.
“IBS merupakan bagian dari rencana besar negara membuat pelabuhan berkembang berbasis ekosistem. Sehingga kebutuhan apapun untuk lalu lintas barang jasa melalui pelabuhan langsung terintegrasi dengan sistem perekonomian di wilayah tersebut,” ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah.
Edwin juga berpesan bahwa pelabuhan memiliki peran penting sebagai pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara regional. Antarpelindo harus saling bekerjasama untuk mengembangkan collective value. Termasuk memberikan pelayanan terbaik yang transparan dan fairness, agar pengguna jasa nyaman.
Baca juga: Pelindo III : pengembangan Benoa tingkatkan ekonomi Pulau Dewata
Baca juga: ACT Sumsel - Pelindo II layarkan kapal Ramadhan ke wilayah perairan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
