counter

BPK sebut Kemhan dan TNI raih opini WTP

BPK sebut Kemhan dan TNI raih opini WTP

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna (kiri) bersama Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019). ANTARA/Syaiful Hakim/aa

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Kementerian Pertahanan dan TNI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Ini merupakan hari bersejarah, akhirnya Kemhan dan TNI meraih opini WTP," kata anggota I BPK Agung Firman Sampurna usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan pada tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin.

Penyerahan LHP atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan badan Lainnya itu diterima langsung Menhan Ryamizard Ryacudu.

Selain itu, laporan serupa juga diserahkan Agung kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Opini WTP itu, kata Agung, sebagai bukti keterbukaan keuangan dari Kemhan maupun TNI.

"Hal ini merupakan bukti bahwa ada komitmen kuat dari Kemhan dan TNI untuk meraih opini yang terbaik," katanya.

Menurut Agung, capaian yang diraih Kemhan dan TNI merupakan satu pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 reformasi akhirnya ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan TNI yang saat ini mulai sama dengan tata kelola keuangan di seluruh entitas yang lain.

Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang telah dengan tulus dan ikhlas mengerjakan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja Kementerian Pertahanan yang beberapa tahun sebelumnya Kemhan belum mendapatkan opini WTP.

"Saya berharap prestasi ini dapat terus dijaga dan dipertahankan," kata Ryamizard.

Oleh karena itu, pihaknya segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan pada LHP dengan tuntas dan disertai bukti dukung yang valid.

"Patut kami syukuri bersama bahwa BPK RI telah menyampaikan Opini Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA 2018, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan/TNI," katanya.

Ryamizard juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak di bawah Kemhan, yakni Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan yang telah membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dalam memperjuangkan status opini penilaian BPK menjadi WTP.

"Karena untuk mencapai opini WTP ini, suatu tantangan sendiri yang relatif tidak mudah," ujar Menhan.

Baca juga: Kemhan dorong pertahanan nirmiliter jadi program nasional

Baca juga: Kemhan sinkronisasi kebutuhan sarana-prasarana Komduk TNI

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa 5 pejabat Pemkot Bandung

Komentar