"Di situ kami akan gelar, merencanakan, mengendalikan operasi keamanan laut bersinergi dengan seluruh potensi yang ada," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya A. Taufiq R setelah mengadakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut dia, Puskodalop tersebut akan menjadi sarana kendali sekaligus pusat pengambilan keputusan dalam pengamanan laut.
Dia menjelaskan Puskodalop itu diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp3,6 triliun yang didirikan terlebih dahulu di markas besar Bakamla.
Puskodalop itu nantinya akan didirikan juga di markas-markas perairan di bawah markas besar yang menjadi jalur pelayaran di antaranya seperti Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok.
Jenderal bintang tiga itu menambahkan infrastruktur tersebut juga akan ditempatkan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di antaranya Natuna, Talaud dan titik strategis lainnya.
Taufik mengungkapkan kekuatan personel Bakamla di seluruh Indonesia saat ini dinilai masih kurang yakni sekitar 1.000 orang dengan didukung tujuh kapal patroli.
Rencananya, Bakamla juga akan menambah tiga unit kapal patroli pada Juli 2019.
Bakamla juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merekrut sendiri personel.
Upaya itu, kata dia, dilakukan untuk mengisi kekurangan personel khususnya dalam rangka patroli keamanan laut.
Baca juga: Badan Keamanan Laut klaim miliki sistem informasi maritim baik
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
