counter

BI minta bank optimalkan tambahan Rp25 triliun genjot perekonomian

BI minta bank optimalkan tambahan Rp25 triliun genjot perekonomian

Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan DIrektur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko di Jakarta, Kamis (20/6) (Indra Arief Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia memilih untuk melonggarkan Giro Wajib Minimum Rupiah hingga 50 basis poin pada penentuan kebijakan di Juni 2019, yang dapat menambah likuiditas industri perbankan Rp25 triliun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi kredit perbankan untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam jumpa pers rapat dewan gubernur di Jakarta, Kamis, Gubernur BI Perry Warjiyo memilih menahan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" di enam persen yang sudah berlangsung dalam delapan bulan terakhir.

Namun, Bank Sentral memilih jalur pelonggaran kebijakan moneter dengan memangkas rasio GWM rupiah hingga 50 basis poin (0,5 persen) untuk bank umum dan bank syariah, atau sebuah manuver setelah BI menerapkan perhitungan rata-rata GWM (GWM Averaging) dalam setahun terakhir. Kebijakan penurunan GWM rupiah ini akan efektif berlaku pada 1 Juli 2019.

"Dari pantauan sebulan ini, kebijakan moneter yang akomodtaif kita realisasikan sekarang. Sudah kami sampaikan dapat berupa penambahan likuiditas melalui strategi operasi moneter yang menambah memastikan kecukupan likuiditas pasar uang dengan perbankan," ujarnya.

Perry menekankan siklus pertumbuhan kredit perbankan, sebagai jalur intermediasi perbankan ke perekonomian, belum tumbuh optimal dengan besaran pertumbuhan di 11 persen secara tahunan hingga saat ini.

Bank Sentral memasang sasaran pertumbuhan kredit di 10 persen - 12 persen (yoy), atau lebih optimistis dibanding Otoritas Jasa Keuangan yang baru saja mengoreksi ke rentang 9 persen - 11 persen (yoy).

Dengan pelonggaran GWM sebesar 50 basis poin, Perry menekankan pertumbuhan kredit perbankan di akhir tahun hingga 12 persen, atau batas atas sasaran pertumbuhan kredit perbankan.

"Seluruh bank akan naik likuiditasnya setengah persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Rp25 triliun ini tambahan likuiditas diharapkan kepada bank untuk disalurkan ke kredit dan bisa dorong perekonomian ini akan bergulir terus," ujar dia.

BI mengamini pertumbuhan ekonomi domestik belum tumbuh menggeliat, yang salah satunya disebabkan dampak perang dagang global. Perry memandang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2019 stagnan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy).

"Faktornya apa, sumber pertumbuhan di kuartal II kita adalah dari konsumsi rumah tangga, investasi bangunan. Apalagi juga bersamaan dengan ramadan dan idul fitri, daya beli terjaga terutama sejalan dengan progres pembangunan infrastruktur. Sementara ekspor masih terjadi penurunan di triwulan II 2019," ujarnya.

Untuk keseluruhan tahun, BI memandang pertumbuhan ekonomi akan berada di antara 5 persen - 5,2 persen atau lebih rendah dari titik tengah proyeksi awal di 5 persen - 5,4 persen. Sementara, defisit transaksi berjalan pada 2019 diperkirakan sebesar 2,5 persen - 3 persen Produk Domestik Bruto.

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan BI di level enam persen, maka suku bunga penyimpanan dana perbankan di BI (Deposit Facility) tetap sebesar 5,25 persen, dan suku bunga penyediaan dana BI ke perbankan (Lending Facility) tetap sebesar 6,75 persen.

Baca juga: Survei BI ungkap kredit perbankan masih melambat di kuartal I
Baca juga: OJK catat kredit perbankan tumbuh 11,97 persen

Baca juga: Peningkatan pertumbuhan kredit indikasi akselerasi perekonomian


 

BI pamer produk kreatif karya UMKM binaan

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar