Wantimpres pilih Yogyakarta untuk pengembangan demokrasi Pancasila

Wantimpres pilih Yogyakarta untuk pengembangan demokrasi Pancasila

Tugu Yogyakarta merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Yogyakarta. (ANTARA FOTO)

Yogyakarta (ANTARA) - Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi kajian pengembangan demokrasi Pancasila.

"Terpilihnya DIY sebagai objek kajian erat hubungannya dengan bagaimana kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat sangat mencerminkan kehidupan Pancasilais," kata penanggung jawab Tim Kajian Wantimpres Mayjen TNI (Purn.) I.G.N. Arsana seusai bertemu pejabat Pemprov DIY di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.

Pada tahun lalu, menurut Arsana, Wantimpres RI telah melakukan kajian mengenai kedewasaan dalam berdemokrasi. Selanjutnya, pada tahun ini kajian difokuskan untuk melihat sejauh mana budaya menjadi fondasi demokrasi Pancasila.

"Kajian kali ini dilakukan dalam rangka menemukan kembali gagasan Pancasilais di dalam interaksi hidup dan berbudaya sehari-hari," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengapresiasi Tim Kajian Wantimpres yang telah memilih DIY sebagai lokasi kajian.

Menurut Gatot, kedatangan tim kajian ini bertujuan melaksanakan salah satu tugas pemerintah dalam menciptakan alam demokrasi Pancasila di Indonesia.

"Terima kasih kepada tim kajian karena telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi untuk melakukan kajian. Apalagi, tim memandang secara umum Yogyakarta memiliki budaya yang bisa diangkat untuk menjadi fondasi di dalam kehidupan Pancasila," katanya.

Tim kajian Wantimpres melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi mulai 19 hingga 21 Juni 2019 dengan menemui para pelaku budaya, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi kebudayaan.

Baca juga: Wantimpres kumpulkan data pertanian Mamuju

Selain Arsana, Ketua Tim Kajian Prof. Susanto Zuhdi, anggota Tim Kajian Saraswati Putri, M.Hum., dan Sekretaris Tim Kajian Indri Putrianti.

"Kalau dilihat, Yogyakarta punya kelengkapan potensi konflik, misalnya saja radikal kanan. Namun, suatu hal yang istimewa ialah setiap konflik bisa diselesaikan tanpa perlu mengeluarkan aturan mengikat, seperti perda atau pergub. Semua bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyanto.

Baca juga: Tim Wantimpres kaji kemajemukan politik di Kalbar

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Putri Mahkota Denmark kunjungi Keraton Yogyakarta

Komentar