Indonesia-Papua Nugini bermitra awasi peredaran produk ilegal

Indonesia-Papua Nugini bermitra awasi peredaran produk ilegal

Kepala Badan POM Penny K. Lukito (tengah) mengunjungi kantor Konsulat RI di Vanimo, Papua Nugini dalam rangka kerangka Kerjasama Selatan-selatan (KSS)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan menjalin kemitraan dengan otoritas Papua Nugini untuk mengawasi peredaran produk di perbatasan yang sering menjadi pintu masuk produk ilegal.

Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan kerja sama itu untuk meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah Indonesia timur.

"Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah RI melalui BPOM, dalam mendukung program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan dengan menggandeng para pemangku kebijakan dari berbagai lintas sektor baik dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan pengamanan produk obat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) BPOM untuk Papua Nugini.

Melalui program itu, kata dia, BPOM melakukan eksplorasi potensi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas SDM BPOM di wilayah Indonesia timur dan perbatasan.

Beberapa kegiatan itu, lanjut dia, seperti pelatihan teknis diplomasi, bidang protokol serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/ Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah timur.

Penny mengatakan BPOM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini.

"Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan KSS Badan POM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini," katanya.

BPOM, kata dia, juga mendorong industri farmasi Indonesia untuk dapat menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk menyediakan obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta terjangkau bagi masyarakat Papua Nugini khususnya di Vanimo yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Baca juga: Badan POM tak kompromi tindak produsen obat dan makanan ilegal

Baca juga: Bersama Mafindo, Badan POM ajak masyarakat perangi hoax tentang pangan

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menko Airlangga pastikan vaksinasi aman sesuai prosedur BPOM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar