"Optimalisasi tol laut memang tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Perhubungan, harus bekerjasama juga dengan kementerian-kementerian lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ataupun Kementerian Pertanian," ujarnya kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Dia menilai saat ini tol laut belum optimal karena baru terdapat pelayaran perintis untuk beberapa rute, namun ternyata tidak berkelanjutan karena produk yang akan ditransportasikan tidak kontinyu.
"Dengan demikian operator pelayaran tol laut tersebut tidak mungkin untuk tetap melayani rute itu terus menerus kalau tidak ada yang menggunakan. mereka tidak sanggup menanggung biaya operasionalnya sebagai akibat tidak ada barang yang diangkut," katanya.
Sinergi antar Kementerian penting dibutuhkan untuk mengoptimalkan tol laut agar terdapat produksi dari daerah-daerah tertentu yang terdapat permintaan dan penawarannya sehingga ada barang yang diangkut atau dibawa oleh kapal-kapal tol laut.
"Untuk ide tol laut sendiri atau dibukanya transportasi maritim dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua dan secara berkelanjutan ada layanan transportasi kapal ferry dan kapal laut maka secara gagasan itu sudah sangat bagus," ujar Lenny.
Sebelumnya Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan program Tol Laut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna agar dapat membantu mengatasi disparitas harga sehingga dapat menekan harga pangan yang dibutuhkan oleh warga.
Bambang Haryo Soekartono menyatakan berdasarkan pantauannya, selama ini pengiriman barang melalui moda transportasi laut kerap menguntungkan pihak pedagang sehingga mengakibatkan disparitas harga di tengah masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa masih belum efektifnya Tol Laut bukan karena pihak operator tetapi dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang belum merinci bahan-bahan pokok apa yang dibutuhkan warga di daerah yang dilalui Tol Laut.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam Raker Komisi V dengan Kemenhub di Jakarta, Selasa (18/6), mengatakan komisi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan apakah program Tol Laut berjalan dengan efektif.
Fary menyebutkan bahwa untuk menentukan persetujuan terkait dengan alokasi besaran subsidi di sejumlah program Tol Laut, pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu antara lain dengan melalui kunjungan kerja tersebut.
Hal yang sama juga pernah diutarakan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menyoroti salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni tol laut dinilai belum berjalan sesuai harapan. Dia merujuk pada data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahwa realisasi muatan tol laut pada 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton, sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton atau 3,9 persen.
Baca juga: Pengamat: Efektivitas tol laut tidak diimbangi sosialisasi memadai
Baca juga: Tol Laut perlu dikembangkan tak sebatas pengoperasian kapal
Baca juga: Menambah armada kapal untuk tingkatkan konektivitas
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
