counter

Pemerintah perlu optimalkan potensi besar kelautan wilayah Timur

Pemerintah perlu optimalkan potensi besar kelautan wilayah Timur

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti. (Dokumentasi Pribadi)

Problem utama (di sektor kelautan) yang kita hadapi adalah melakukan pembenahan secara mendasar
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu memetakan dan lebih mengoptimalkan berbagai potensi besar dalam sektor kelautan nasional yang terdapat di wilayah timur Indonesia dalam rangka memperbesar kontribusi terhadap kinerja perekonomian nasional.

"Menurut Penelitian IGJ (Indonesia Global Justice) 2018, wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar dalam tiga hal," kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Rachmi Hertanti memaparkan, potensi pertama adalah keberadaan bahan baku dari sumber daya alam yang melimpah baik berbasis pertambangan maupun berbasis seperti perikanan.

Selain itu, ujar dia, potensi kedua adalah ketersediaan sumber energi terutama gas bumi dalam jumlah yang cukup besar di beragam lokasi yang terdapat di kawasan Indonesia timur.

Sedangkan potensi ketiga adalah faktor kedekatan jarak antara Indonesia timur dengan kawasan tujuan ekspor, terutama kawasan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China), Amerika Utara dan Selatan, Australia dan Selandia Baru serta kepulauan Pasifik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sumber daya ikan di kawasan perairan nasional.

"Problem utama (di sektor kelautan) yang kita hadapi adalah melakukan pembenahan secara mendasar agar cita-cita pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bisa terwujud," kata Abdul Halim.

Menurut dia, mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati baik oleh seluruh pelaku usaha perikanan maupun generasi mendatang layak menjadi prioritas utama pemerintahan ke depan.

Untuk itu, ia menginginkan adanya evaluasi terbuka perihal pengelolaan sumber daya ikan selama lima tahun terakhir dalam rangka melihat bagian-bagian mana saja yang perlu diperkuat atau bahkan belum diintervensi.

"Lebih dari itu adalah bagaimana memperkuat kemandirian usaha perikanan nasional, mulai dari skala kecil, menengah dan besar," ujarnya.

Baca juga: Susi: Masih banyak pekerjaan sektor perikanan belum selesai
Baca juga: Pemerintah proses hukum 33 kasus penangkapan ikan destruktif
Baca juga: Menteri Kelautan perlu pembenahan mendasar sumber daya ikan

Program Dirjen Pengawasan SDKP 2016

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar