Sahidin (50), salah seorang nelayan Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, Sabtu, mengaku biasanya mendapat jatah 200 liter solar setiap dua minggu sekali dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang dikelola PT AKR Corporindo di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Saijaan. “Sekarang sudah tidak dapat lagi,” katanya.
Kini ia harus membeli solar di eceran dengan harga Rp7.500 hingga Rp8 ribu per liter, lebih mahal dari di SPBN yang hanya RP5.150 perliter.
Selain itu solar di eceran sulit didapat karena setiap nelayan, seperti dirinya rata-rata memerlukan 20 liter solar setiap harinya.
Kalau bahan bakar tidak mencukupi, ia tak bisa melaut terlalu jauh, bahkan terpaksa libur bekerja.
“Beli ke pengecer di warung-warung, tapi bisa juga tidak ada minyaknya. Ya, akhirnya tidak bisa melaut,” keluhnya.
Dia berharap kesulitan bahan bakar ini segera teratasi, apalagi hasil tangkapan seperti udang harganya saat ini sedang turun karena pasokan melimpah, sedangkan biaya operasional membengkak.
Sementara itu, tiga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang dikelola PT AKR Corporindo di Kabupaten Kotabaru tak lagi menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan di daerah setempat.
Hal ini terkait perubahan formula harga yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga perusahaan tersebut menyetop penjualan solar bersubsidi untuk nelayan di 58 SPBN yang dikelolanya di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru Mochran Rasyid membenarkan penghentian distribusi BBM bersubsidi oleh SPBN PT AKR terhitung mulai 18 Mei 2019. “Dampaknya nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar,” ujar Mochran.
Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, ada 2.743 kapal nelayan yang dilayani tiga SPBN PT AKR. Masing-masing di SPBN Pangkalan Pendaratan Ikan Saijaan 1.489 kapal, SPBN Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur 557 kapal, dan SPBN Desa Tanjung Lalak Kecamatan Pulau Laut Kepulauan 697 kapal. Tiap SPBN menyalurkan rata-rata 10-15 kiloliter solar bersubsidi per bulan.
Mochran telah bersurat ke BPH Migas serta Kementerian Kelautan Dan Perikanan agar kuota BBM bersubsidi untuk ketiga SPBN PT AKR itu dapat dialihkan ke dua SPBN lain yang dikelola Pertamina sehingga nelayan tidak dirugikan.
“Surat sudah kita sampaikan agar itu bisa dialihkan ke Pertamina, artinya kuota Pertamina ditambah. Tapi belum ada balasan, mereka menunggu juga yang berkepentingan, dan AKR juga sudah menyurati KKP mengenai masalah ini,” kata Mochran.
Sebelumnya ada lima SPBN yang menyalurkan BBM bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten Kotabaru, tiga SPBN dikelola PT AKR dan dua SPBN dikelola Pertamina.
Itu pun belum mampu mencukupi kebutuhan BBM untuk seluruh nelayan, apalagi kini dengan hanya dua SPBN yang beroperasi. Sedikitnya ada sebelas ribu nelayan yang terdata dari kepemilikan kartu nelayan, sedangkan yang dilayani oleh lima SPBN hanya sekitar 3.500 buah kapal.*
Baca juga: Bagikan konverter nelayan di Takalar, Jonan: hemat separuh biaya BBM
Baca juga: 100 nelayan di Cirebon dapat mesin konversi BBM-BBG
Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
